Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi Diklaim Tinggal 5 Hektare

Kemiskinan merupakan akar masalah dari permukiman kumuh. Rendahnya akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi menjadikan kaum miskin sulit meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kota Sukabumi berada di kisaran 8,02 persen alias 26,59 ribu orang. Sementara itu, kawasan kumuh di Kota Sukabumi tercatat ada lima hektare.

"Kawasan kumuh tinggal 5 hektare dan itu tidak di posisi kumuh berat, tinggal kumuh ringan dan kumuh sedang," kata Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah, Jumat (17/3/2023).

Dia mengatakan, kawasan kumuh itu tersebar di beberapa kecamatan. Namun terbanyak berada di wilayah Citamiang dan Warudoyong.

"Tersebar di beberapa kecamatan di Citamiang dan Warudoyong," ujarnya.

Terkait anggaran penanganan kawasan kumuh, Reni mengaku belum menentukan secara rinci. Padahal pengentasan kawasan kumuh menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Itu belum ditentukan ya secara ini, itu menjadi prioritas karena kita mengentaskan kawasan kumuh itu menggunakan tiga sumber pendanaan provinsi dan negara," katanya.

Selain itu, tiap-tiap kelurahan juga diberikan anggaran untuk memprioritaskan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh. Pihaknya menargetkan, pengentasan kawasan kumuh pada pertengahan tahun 2023 ini.

"(Dana kelurahan penuntasan), itu sebenarnya diprioritaskan untuk menyelesaikan kawasan kumuh di wilayahnya, ada yang mengurangi dan ada yang mencegah terjadi kekumuhan," ucap dia.

"Target 2023 pengurangan, yang dikatakan kumuh berat itu kan sudah nol, tinggal memperbaiki dan menjaga supaya Kota Sukabumi tidak masuk," sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menargetkan kawasan kumuh selesai pada akhir 2023. Penanganan kemiskinan juga disebutnya akan diperkuat melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

"Kita harapkan tahun ini selesai di akhir 2023 ini. Kemudian terkait kemiskinan ini di antaranya kita menguatkan P2RW, lintas institusi dan forum CSR kita libatkan karena pengentasan kemiskinan bukan hanya berada di dinas yang ada di wilayah Kota Sukabumi saja, tetapi unsur pentahelix juga perlu kita lakukan yang sifatnya infrastruktur maupun non fisik," kata Fahmi.