Wanti-wanti Mendagri ke Pj Kepala Daerah yang Tak Mampu Tekan Inflasi

Kabar Nasional

Wanti-wanti Mendagri ke Pj Kepala Daerah yang Tak Mampu Tekan Inflasi

Tim detikNews - detikJabar
Selasa, 24 Jan 2023 19:30 WIB
Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: dok. Kemendagri).
Jakarta -

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengultimatum para penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi akan diganti. Hal itu dia sampaikan pada Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

"Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan," ucap Tito seperti dilansir dari detikNews, Selasa (24/1/2023).

Dia mengungkapkan pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah.


"Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj, tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi," urai Tito.

Meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, Tito mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri. Berdasarkan data yang dimilikinya dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

"(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin," ucap Tito.

Untuk mencapai target, dia meminta semua pihak bekerja keras. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga daerah untuk melakukan intervensi-intervensi kebijakan dalam mengendalikan inflasi.

Menurutnya telah banyak daerah yang melakukan upaya intervensi dengan baik, meski kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini. Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, lanjutnya, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi.

(mso/mso)