.webp)
"Jadi informasi yang kita record, ada 17 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK baik itu negeri maupun swasta," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Jawa Barat Idam Rahmat saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (18/1/2023).
Berdasarkan rinciannya, 17 kecamatan yang belum punya SMA/SMK itu tersebar paling tinggi di Kabupaten Kuningan dengan 7 kecamatan. Lalu di Kabupaten Sumedang 4 kecamatan, Kabupaten Ciamis 3 kecamatan, dan masing-masing satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Garut dan Purwakarta.
Menurut Idam, salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya SMA/SMK di 17 kecamatan itu karena masih ada anggapan orang tua supaya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Sehingga banyak muncul sebuah fenomena peserta didik yang bersekolah namun berasal dari kecamatan yang berbeda dengan lokasi sekolah tersebut.
"Persoalan sekolah kita ini memang soal ketersediaan. Tapi ada juga begini, yang kami dengarkan, ada kultur yang masih muncul bahwa masyarakat di kecamatan itu akan berpatokan ke sekolah negeri. Walaupun misalnya di daerah itu ada sekolah, tapi tuntutan sekolah negeri adalah bagian lain yang didampakan masyarakat di situ," ucap Idam.
Persoalan lain juga muncul dalam hal pendidikan di Jabar. Berdasarkan hasil kajian di Bappeda, dari total 850 SMA/SMK negeri maupun swasta, masih ada sekolah yang 'menumpang' lantaran belum memiliki gedung sendiri.
Menurut Idam, persoalan ini terjadi karena pelimpahan aset yang belum tuntas saat peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Jabar. Namun demikian, Idam belum bisa merinci berapa sekolah yang 'menumpang' tersebut karena datanya harus disinkronkan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.
"Jadi masih ada sekolah yang kondisi asetnya masih terkendala. Misalnya menggunakan aset kabupaten/kota maupun aset desa. Ini tentu harus bisa segera diselesaikan supaya sekolah-sekolah itu tidak selalu menyewa lahan untuk kebutuhan pendidikannya," ujar Idam.
Selain permasalahan di atas, Bappeda Jabar juga turut menyoroti masih belum idealnya jumlah guru yang berstatus ASN di tingkat SMA/SMK. Bappeda berharap ada kuota penerimaan pegawai pemerintah untuk memenuhi rasio kurangnya guru berstatus ASN tersebut.
"Jumlah gurunya harus dipenuhi. Mengenai guru yang berstatus ASN, kami masih menunggu ploting alokasi dari nasional. Tapi setidaknya pemprov supaya ingin memenuhi ketersediaan sekolah di 17 kecamatan, itu sebetulnya bisa dilakukan. Sepanjang ketersediaan lahannya ada, juga jumlah siswanya memungkinkan jika memang dibangun sekolah baru di sananya," pungkasnya. (ral/mso)
