Data 4 ASN di Ciamis Dicatut Parpol!

Data 4 ASN di Ciamis Dicatut Parpol!

Dadang Hermansyah - detikJabar
Rabu, 21 Sep 2022 15:20 WIB
Ilustrasi KTP
pencatutan nama dan Nik di Sipol (Foto: Dok.Inet)
Ciamis -

Bawaslu Ciamis telah menerima 35 pengaduan nama warga dicatut Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bahkan 4 diantaranya adalah ASN terdiri dari 1 PNS Direktur RSUD Ciamis dan 3 orang dari PPPK.

"Ya memang banyak yang lapor ke kita ketimbang ke KPU. Ada 35 orang ditemukan. 4 diantaranya adalah ASN yang dicatut namanya oleh Parpol," ujar Ketua Bawaslu Ciamis Uce Kurniawan, Rabu (21/9/2022).

Menyikapi hal itu, Bawaslu Ciamis pun menerima pengaduan tersebut dan menyediakan google form pengaduan. Selanjutnya form tersebut diteruskan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, untuk kemudian disampaikan ke KPU RI.


Bahkan Bawaslu pun telah melakukan klarifikasi terhadap pihak yang melapor namanya dicatut. Hasilnya, hampir semuanya tidak merasa menjadi anggota parpol.

"Kami sudah melakukan klarifikasi terhadap 35 orang yang namanya dicatut tersebut. Sudah membuat pernyataan bahwa mereka bukan anggota Parpol," ungkapnya.

Sementara itu, Jajang Miftahudin, Komisioner Bawaslu Ciamis Divisi Humas, Data dan Informasi menambahkan jauh-jauh hari pihaknya sudah sosialisasi ke semua instansi. Perihal pengaturan nama tersebut melalui website infopemilu.kpu.go.id.

"Memang semua melakukan pengecekan, ya termasuk Direktur RSUD Ciamis ternyata ada lalu melapor ke kita. Rata-rata semua kita surati untuk dicek," ungkapnya.

Jajang menjelaskan, ada beberapa faktor terkait pencatutan nama oleh Parpol. Namun kebanyakan mereka dicatut oleh partai yang baru.

"Di era saat ini NIK (nomor induk kependudukan) kan digunakan untuk berbagai keperluan, berbasis online. Jadi mungkin saja data itu bocor, tidak tahu dari mana-mananya, atau berbagai faktor lainnya," ungkapnya.

Menurut Jajang, pencatutan nama sebagai anggota Parpol tentunya bisa merugikan. Seperti beberapa hal urusan dan pekerjaan yang wajib mencantumkan klausul tidak boleh tercatat sebagai anggota dan pengurus Parpol.

"Ketika tidak ada ruang klarifikasi bisa saja pencatutan itu merugikan seseorang. Bahkan bisa terancam pemecatan dari pekerjaannya. Untuk itu kami Bawaslu Ciamis menyediakan form pengaduan," jelasnya.



Simak Video "KPU Resmi Buka Akses Input Data Pendaftaran-Verifikasi Parpol Pemilu"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)