Soal Kendaraan Listrik, Walkot Sukabumi: Duitnya Nggak Ada

Kepala Daerah diinstruksikan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Instruksi itu diperjelas melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang diteken pada 13 September.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, kebijakan tersebut berlaku jika pemerintah daerah (pemda) melakukan pengadaan barang berupa kendaraan pada tahun anggaran 2022. Sedangkan Kota Sukabumi, tak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru.

"Kepala daerah atau wilayah yang akan melakukan pengadaan kendaraan baru itu diminta untuk membeli kendaraan listrik. Kalau Kota Sukabumi kan tidak ada pengadaan kendaraan baru," kata Fahmi saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Selasa (20/9/2022).

Fahmi menegaskan, pihaknya tak akan menggunakan kendaraan listrik. Sebab belum ada rencana pengadaan kendaraan baru gegara tak ada anggaran.

"Nggak (pakai kendaraan listrik), duitnya enggak ada," kelakarnya.

Sekadar informasi, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas juga disarankan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jangka pendek dari naiknya harga BBM.

"Kalau bupati beli mobil listrik itu bisa menghemat miliaran rupiah dibanding dengan beli bensin. Jika semua pemda ganti mobil bensin ke mobil listrik ini juga sebagai simbol keteladanan kepemimpinan," katanya, Rabu (14/9/2022).

Ia mengungkap, krisis energi dalam waktu yang akan datang sudah tidak bisa lagi dibendung. Kendaraan listrik pun menurutnya, bisa menjadi jalan keluar supaya mobilitas tak melulu mengandalkan BBM sebagai bahan bakar.

"Saran saya ini (harus) diiringi solusi dan kajian proyeksi jangka panjang. Saran saya kita harus menyesuaikan diri, kecil-kecil, karena krisis energi ini umurnya akan panjang. Makanya seperti saya, pake kendaraan listrik. Sudah harus dimulai dari sekarang," tuturnya.