Koalisi masyarakat sipil di Jawa Barat menggugat izin lingkungan atas rencana proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati A, Cirebon. Mereka menilai pemerintah sengaja mengabaikan regulasi yang nantinya berpotensi menimbulkan emisi karbon.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, LBH Bandung serta Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon (Karbon). Mereka mendesak proyek PLTU ini supaya dibatalkan dengan beberapa pertimbangan.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Meiki Paendong mengatakan sejak akhir Juni 2022, Walhi sudah menggugat izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A. Selain menimbulkan dampak terhadap 273 petani tambak garam, proyek ini juga bisa menimbulkan kerusakan lingkungan serta perubahan iklim.
"Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengabaikan fakta bahwa kontribusi PLTU terhadap perubahan iklim semakin mengkhawatirkan. Ini membuktikan bahwa ternyata mereka mengabaikan regulasi tentang perubahan iklim, dengan tidak melakukan pencegahan di setiap kegiatan usaha yang menghasilkan emisi GRK (gas rumah kaca). Ini nggak bisa kita anggap sepele," kata Meiki saat menyampaikan press rilis di Sekretariat LBH Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Berdasarkan catatan Walhi, ada 230 hektare tambak garam di Cirebon yang terancam tergusur imbas proyek PLTU Tanjung Jati A. Belum lagi, selain petani tambak, masyarakat yang bermukim di sana sebagai nelayan juga akan terkena dampak dari proyek yang rencananya dibangun di Desa Pangarengan, Kabupaten Cirebon.
Ditambah, dalam sidang lanjutan gugatan di PTUN Bandung pada Rabu (14/9/2022), Meiki menyebut saksi ahli dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang mengharuskan paparan emisi karbon dan perubahan iklim dimasukan dalam analisis dampak lingkungan (Amdal).
Keterangan saksi dari Kementerian LHK ini pun dianggap bertentangan oleh Walhi adanya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan. Regulasi ini juga sudah disampaikan pada sidang sebelumnya di persidangan oleh Walhi dkk pada 8 September 2022.
"Regulasi itu jelas menuliskan bahwa pemprov wajib melakukan pelestarian fungsi atmosfer, salah satunya dengan melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun apa yang diamanatkan oleh regulasi ini yakni dampak emisi karbon dan perubahan iklim tidak dimasukkan dalam izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A," tuturnya.
Meiki menambahkan pertimbangan Walhi menggugat izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A karena peduli pada keuangan negara. Pembangunan PLTU menurut dia, berpotensi merugikan negara akibat adanya mekanisme take or pay yang jika dibandingkan dengan kondisi kelistrikan di Jawa-Bali sudah mengalami oversupply.
"Skema ini akan membuang anggaran negara untuk pengeluaran yang tidak perlu dan apabila negara tidak bisa membayar, masyarakat yang akan menjadi korban. Selain membebani negara dengan skema take or pay, pengabaian pemerintah terhadap dampak dari emisi GRK akan menjadikan keuangan hancur akibat bencana krisis iklim yang semakin sering terjadi," ucapnya.
(ral/mso)