.webp)
Aksi long march dilakukan oleh puluhan mahasiswa serta ribuan buruh yang berada di Kabupaten Subang Kamis (15/9/2022). Aksi long march ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dari pantauan detikJabar, ribuan masa yang tergabung dari buruh serta mahasiswa memadati halaman Kantor Bupati Subang. Mereka berjalan dari Lampu Merah Wesel Subang yang jaraknya sekitar 4 Kilometer untuk mencapai titik lokasi demo.
Dalam aksinya mereka juga melakukan aksi dorong motor sebagai simbol ketidakmampuan membeli BBM yang kian mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalan dari Lampu Merah Wesel, tuntut BBM turun pokoknya. Kita tau Pemkab Subang belum ada langkah apapun terkait ini," ujar Darmo salah satu buruh.
Aksi massa tersebut mendapat pengawalan dari aparat. Petugas dari Polres Subang dan Kodim 0605 Subang melakukan penjagaan di Kantor Bupati Subang.
Demo Tolak Kenaikan BBM di Purwakarta
Aksi tolak kenaikan harga BBM juga digelar di Kabupaten Purwakarta. Sejumlah buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi serta kekecawaan atas naiknya harga BBM.
Dalam aksinya buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja melakukan long march sambil mendorong motor. Mereka berjalan dari Jalan Veteran hingga Jalan Ganda Negara depan Kantor Bupati Purwakarta.
Di pandu menggunakan mobil komando, para buruh membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutannya. Mereka menyusuri jalan protokol utama di Purwakarta dan berhenti di pintu masuk ke areal kantor Bupati
"Kita meminta baik kepada pemerintah kabupaten Purwakarta maupun ke DPRD yang hadir di kabupaten Purwakarta untuk bersama rakyatnya melawan, merasakan apa yang kami rasakan oleh karena itu turunkan harga BBM, turunkan harga barang pokok, tolak omnibus law dan minta naik upah," ujar Wahyu koordinator aksi buruh, Kamis (15/09/2021).
Wahyu menegaskan kenaikan harga BBM yang saat ini dilakukan oleh pemerintah berdampak besar bagi masyarakat. Satu hal sudah terbukti dengan naiknya harga bahan pokok. Ia juga menegaskan jika pemberlakukan omnibus law sudah memenjarakan kaum buruh, dengan berlakukannya aturan itu sehingga dua tahun gaji buruh tidak naik.
"Sudah dua tahun PP 76 tidak naik upah, dan kita minta tahun 2023 upah kita naik, kenaikan 10-13 persen atau lebih tergantung nanti situasinya," katanya.
Aksi berjalan kondusif, massa aksi silih berganti melakukan orasi di atas mobil komando dengan menyeruakan tuntutannya.
(mso/mso)
