.webp)
Sedikitnya 2.000 buruh di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menggeruduk dan mengepung Kantor DPRD Bandung Barat dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan. Mereka menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat Dede Rahmat mengatakan buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa besok berasal dari empat serikat buruh yakni FSPMI, SPN, SBSI 92, dan Gobsi.
"Iya besok kita 4 serikat buruh akan demo ke DPRD KBB. Sekitar 2000 buruh yang akan turun, tapi hanya di DPRD saja," ujar Dede saat dihubungi, Senin (12/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribuan buruh yang bakal mengepung kantor DPRD KBB itu membawa beragam tuntutan, di antaranya menuntut pembatalan kenaikan BBM yang dianggap menyengsarakan masyarakat.
"Kemudian meminta ada kenaikan UMK tahun 2022/2023, membatalkan UU Cipta Kerja, dan Menolak Revisi UU 21 tahun 2000. Utamanya kita menolak kenaikan BBM," ucap Dede.
Para buruh yang bakal mengikuti aksi unjuk rasa itu mengawali aksi dengan berkumpul di masing-masing pabrik, kemudian long march menuju ke kantor DPRD KBB.
"Kita rencananya akan long march dari kantong-kantong buruh di industri, semua menuju ke DPRD. Enggak akan lanjut ke Pemda KBB," tutur Dede.
Ia memastikan tak akan ada aksi sweeping terhadap buruh yang di setiap pabrik agar mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.
"Enggak akan sweeping, karena enggak boleh kan (sweeping). Jadi kita mungkin istilahnya hanya nyamper saja," ucap Dede.
Sementara itu, gelombang penolakan kenaikan harga BBM tak hanya dari masyarakat. Dari para politisi yang mewakili suara rakyat jua muncul penolakan.
"Sangat mengejutkan karena pemerintah justru memutuskan untuk menaikkan harga BBM ini merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan," ujar Ketua DPD PKS KBB Acep Hud Syalahudin kepada wartawan, Senin (12/9/2022).
Acep juga menilai ekonomi masyarakat bakal sulit bangkit usai terdampak pandemi COVID-19 sejak 2020. Pasalnya pemerintah justru membebani masyarakat dengan menaikkan harga BBM yang berdampak pada hal lainnya.
"Sekarang mau mulai bangkit, ternyata dipukul dengan kenaikkan harga BBM. Bagaimana kita mau pulih lebih cepat setelah pandemi kalau seperti ini keadaannya," kata Acep.
Saat ini harga minyak dunia justru sedang turun. Namun aneh kala harga minyak di tanah air malah dinaikkan. Belum lagi subsidi yang mencapai Rp 502 triliun tersebut tidak hanya untuk bahan bakar saja, melainkan ada untuk gas, dan juga listrik.
"Acuannya kemana? Karena hal ini tidak sesuai dengan perhitungan minyak dunia. Hal tersebut jelas membuat rakyat sengsara karena kenaikkan BBM akan berdampak kepada inflasi juga," ujar Acep.
Berangkat dari segala kondisi itu, pihaknya mendengar keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini. Untuk itu mereka melakukan aksi penolakan kenaikan BBM karena secara tidak langsung juga turut terdampak.
"Di PKS kami memiliki politik pemberdayaan dan politik advokasi. Nah di sini kami sedang menjalankan politik advokasi dengan menyuarakan suara masyarakat untuk menolak kenaikkan harga BBM," tutur Acep
(dir/dir)
