KBM di SMP PGRI 6 Bandung Akan Digabung Dengan Sekolah Lain

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung berencana menggabung kegiatan belajar mengajar (KBM) SMP PGRI 6 dengan sekolah lain.

Kadisdik Kota Bandung Hikmat Ginanjar menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP). Hasilnya, sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki gedung belajar sendiri maupun kekurangan murid akan digabung.

"Saat ini Disdik dan YPLP sedang melakukan upaya merger (penggabungan) sekolah-sekolah yang sudah kurang peminatnya," kata Hikmat dalam keterangan resmi yang diterima detikJabar, Kamis (11/8/2022).

Saat ini Disdik masih memetakan sekolah swasta mana saja yang perlu digabung. Nantinya, siswa di sekolah itu akan dipindahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki peserta didik.

"Tidak hanya siswa, para PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) pun akan diberi peluang untuk mengajar di sekolah lain dalam lingkungan YPLP PGRI atau sekolah swasta lainnya yang masih membutuhkan PTK," tutur Hikmat.

Hikmat turut menjelaskan SMP PGRI 6 Kota Bandung berdiri sejak 1986 sebagai upaya pemenuhan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Saat itu pemerintah dan masyarakat mengupayakan membangun sekolah agar lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan di Kota Bandung. SMP PGRI di bawah naungan YPLP pun hadir, termasuk SMP PGRI 6 Kota Bandung, meski KBM harus dilakukan dengan menumpang di ruang milik SDN 205 Neglasari.

"Hal tersebut dilakukan mengingat pada saat itu pembangunan SD Inpres pada tahun 70an tidak dilanjutkan dengan pembangunan SMP Inpres. Sehingga pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi agar peserta didik yang telah lulus SD dapat melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP," katanya

Namun seiring berjalan waktu, jumlah peserta didik di SMP PGRI terus berkurang secara drastis. Hingga tahun 2022, total murid di SMP itu hanya berjumlah 32 orang dengan rincian 14 murid di kelas 7, 8 murid di kelas 8 dan 8 murid di kelas 9.

Hikmat memastikan pemerintah tetap peduli terhadap sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Itu dilakukan supaya sarana pembelajaran bisa dilakukan dengan nyaman untuk murid dan tenaga pendidik.

"Pemerintah tidak akan berdiam diri. Kami pun tengah melakukan maping aset, guru, siswa sehingga akan memudahkan untuk melakukan pemetaan," katanya.