Kabupaten Cianjur

Menguak Poliandri hingga Kawin Kontrak di Kota Santri

Ikbal Selamet - detikJabar
Jumat, 20 Mei 2022 12:29 WIB
Akad nikah is Islamic prenuptial agreement. Indonesian’s weddingAkad nikah is Islamic prenuptial agreement. Indonesian’s wedding (Islamic marriage)
IIlustrasi pernikahan. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Nanang Sholahudin)
Cianjur -

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dikenal sebagai Kota Santri dan masyarakatnya yang agamis. Namun belakangan muncul kasus poliandri atau perempuan bersuami dua. Selain itu, Cianjur sempat menjadi daerah tujuan wisatawan Timur Tengah untuk melakukan kawin kontrak.

Seperti yang diketahui beberapa hari lalu, viral kasus poliandri di Cianjur. Bahkan NN (28), perempuan yang melakukan poliandri sampai diusir warga. Pakaian perempuan bersuami dua itu juga dibakar.

Ibu dua anak itu terungkap memiliki dua suami sesama warga Cianjur, yakni TS (49) asal Sukaluyu dan UA (32) warga Karangtengah.


"Pernikahan siri NN dengan UA dilakukan tanpa sepengetahuan dari suaminya, padahal antara dirinya dengan TS masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah," ujar Aep Ibing (60), tokoh masyarakat Desa Tanjungsari.

Menurutnya pernikahan kedua NN diketahui usai kerabat dari TS merasa curiga lantaran NN kerap berada di rumah UA di Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Saat NN keluar, kerabat dari TS mengikutinya. Ketika di rumah UA, kerabat TS pun menanyakan kenapa NN berada di rumah tersebut.

"Awalnya NN tidak mengakui, tapi kemudian UA menyebut jika mereka sudah menikah. Kerabatnya itupun kaget mendengarnya, sebab NN masih istri sah dari TS," ungkap dia.

Usai kebenaran diketahui, TS diberitahu dan akhirnya dilakukan musyawarah. "Dalam musyawarah itu terungkap semuanya, jika NN menikah lima bulan lalu, dengan dinikahkan oleh seorang ustad di kampungya NN secara siri," kata dia.

Di sisi lain, TS (49) mengaku tidak menaruh dendam pada UA (32) dan NN. Bahkan pria yang memiliki 2 anak ini mengikhlaskan takdir cinta yang menimpanya

"Sempat marah, tapi diikhlaskan saja, sudah takdir saya," kata dia.

Namun dia mengaku sudah menjatuhkan talak tiga pada istrinya tersebut. Kedua anak dari hasil pernikahannya pun diserahkan pada ibunya.

"Saya sudah ceraikan, talak tiga. Anak ikut ibunya, diikhlaskan saja karena kan ibunya," tuturnya.

Sementara itu, pada pertengahan Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengesahkan Peraturan Bupati tentang pencegahan kawin kontrak atau larangan praktik kawin kontrak.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengesahkan peraturan bupati (Perbup) terkait larangan kawin kontrak. Aturan larangan itu diharapkan mampu menekan praktik prostitusi terselubung tersebut.

Menurut Herman, praktik kawin kontrak tersebut kerap terjadi di wilayah Cianjur Utara, dengan wisatawan asing asal Timur Tengah sebagai pelakunya dan perempuan Cianjur sebagai pasangannya.

"Fenomena ini sudah menjadi rahasia umum, makanya kita buat aturan untuk mencegahnya," ucap dia.

Perbup tentang Pencegahan Kawin Kontrak itu ditandatangani Jumat (18/6/2021) di kawasan Vila Kota Bunga tersebut berisi tujuh bab dan 9 pasal di dalamnya.

Pada pasal 1 yang berisi terkait ketentuan umum, tepatnya di ayat 6 dijelaskan jika kawin kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sedangkan di ayat 7 disebutkan apabila Larangan Kawin Kontrak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.

Pada pasal 2 diterangkan jika larangan kawin kontak bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan bagi perempuan dan anak.

Terkait sanksi, diterapkan dalam pasal 7, yang berbunyi Pelanggaran terhadap upaya pencegahan Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Herman mengatakan aturan tersebut merupakan dasar awal pencegahan praktik kawin kontrak. "Perbup ini sebatas bersifat imbauan dan sosialisasi agar tidak terjadi praktik kawin kontrak di Cianjur. Untuk tindaklanjutnya nanti dibuat Perda," ujar Herman.

Namun lanjut Herman, dengan adanya Perbup diharapkan semua pihak sudah bisa bergerak dalam mencegah praktik kawin kontrak. "Minimalnya sudah bisa mengingatkan dan mengimbau, karena sudah ada aturan Perbupnya," ucap dia.

Herman menegaskan, dengan adanya larangan, kasus poliandri dan larawanfan kawin kontrak. Sehingga pernikahan yang dilarang agama bisa terhapus di Kota Santri.

"Selain aturan, kita juga akan lakukan pembinaan keagamaan ke setiap wilayah untuk mencegah poliandri hingga kawin kontrak," pungkasnya.



Simak Video "Cikancung Bandung Banjir, Bikin Banyak Motor Mogok"
[Gambas:Video 20detik]
(ors/ors)