.webp)
Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Seruan tersebut menggerakkan para santri, ulama, dan masyarakat untuk melawan upaya kembalinya penjajahan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober. Pemerintah menetapkan Hari Santri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Latar Belakang Resolusi Jihad 22 Oktober 1945
Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengakhiri perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pasukan Inggris datang ke Indonesia dengan tugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan mereka turut diikuti kepentingan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
Para ulama dan santri menyadari bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan perlu dipertahankan melalui perjuangan politik maupun perlawanan bersenjata.
Jauh sebelum Resolusi Jihad dicetuskan, KH Hasyim Asy'ari telah memikirkan pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi kemungkinan perang.
Pada November 1943, terbentuk Laskar Hizbullah yang beranggotakan para pemuda muslim, termasuk santri dari berbagai daerah. Pembentukan laskar ini berlangsung setelah Jepang mendirikan Tentara Pembela Tanah Air (PETA).
Keberadaan Hizbullah kemudian menjadi bagian dari persiapan pemuda Indonesia dalam menghadapi perjuangan bersenjata. Para santri tidak hanya mendapatkan bekal keagamaan dari pesantren, tetapi juga pengalaman organisasi dan latihan militer.
Pembentukan Laskar Hizbullah menjadi salah satu bukti bahwa pesantren memiliki peran dalam menyiapkan kader perjuangan. Para pemuda yang tergabung di dalamnya berasal dari berbagai karesidenan di Jawa dan Madura.
KH Saifuddin Zuhri dalam buku Berangkat dari Pesantren mencatat, latihan angkatan pertama Hizbullah dilaksanakan di Cibarusa, dekat Cibinong, Bogor, pada awal 1944. Kegiatan tersebut diikuti 150 pemuda yang mewakili berbagai daerah di Jawa dan Madura.
Markas Tertinggi Hizbullah dipimpin Zainul Arifin. Sementara itu, KH Abdul Wahid Hasyim turut memperhatikan perkembangan laskar tersebut.
Latihan Hizbullah berlangsung dalam kondisi yang terbatas. Jepang juga mencurigai tujuan pembentukan laskar tersebut. Meski demikian, para tokoh pesantren memandang persiapan itu sebagai kesempatan untuk membekali pemuda menghadapi situasi yang mungkin terjadi setelah kekuasaan Jepang berakhir.
Lahirnya Resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945
Menjelang akhir Oktober 1945, ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia semakin nyata. Ketegangan meningkat di Surabaya setelah kedatangan pasukan Sekutu yang disertai kepentingan Belanda untuk memulihkan kekuasaan kolonial.
Dalam situasi tersebut, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Surabaya untuk membahas langkah mempertahankan kemerdekaan. Merujuk buku NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru karya Martin van Bruinessen tercatat bahwa pada 21-22 Oktober 1945, perwakilan cabang NU dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya.
Pertemuan tersebut melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Melalui keputusan itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ditegaskan sebagai kewajiban agama bagi umat Islam, terutama ketika wilayah Indonesia menghadapi ancaman penjajahan.
KH Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral dalam seruan tersebut.
Dalam pertimbangan Resolusi Jihad yang dikutip Abdul Mun'im DZ dalam Piagam Perjuangan Kebangsaan, ditegaskan:
"Mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum Agama Islam, termasuk sebagai satu kewadjiban bagi tiap2 orang Islam."
Resolusi tersebut juga memuat desakan kepada pemerintah agar mengambil tindakan nyata menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Salah satu bunyinya adalah:
"Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha jang akan membahayakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia, terutama terhadap fihak Belanda dan kaki-tangannya."
Resolusi Jihad dan Pertempuran 10 November 1945
Pengaruh Resolusi Jihad terlihat dalam gelombang perlawanan rakyat di Surabaya. Seruan para ulama memperkuat tekad santri dan masyarakat untuk menghadapi pasukan Sekutu yang berupaya menguasai kota tersebut.
Ketegangan di Surabaya sebenarnya telah meningkat sejak September 1945. Salah satu peristiwa yang membangkitkan kemarahan rakyat adalah insiden perobekan bagian warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945.
Situasi semakin memanas setelah pasukan Inggris mendarat di Surabaya di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Pertempuran pun pecah pada akhir Oktober 1945 dan berlanjut hingga November.
Puncak perlawanan terjadi pada 10 November 1945, ketika rakyat Surabaya menghadapi serangan besar pasukan Inggris. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November.
Resolusi Jihad menjadi salah satu faktor yang mendorong keterlibatan santri dan warga Nahdliyin dalam pertempuran tersebut. Seruan itu menyatukan semangat keagamaan dan nasionalisme dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Namun, perlawanan tidak hanya berlangsung di Surabaya. KH Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-orang dari Pesantren juga mencatat perlawanan rakyat di Semarang ketika pasukan Sekutu mendarat di kota tersebut.
Pertempuran meluas ke sejumlah wilayah, antara lain Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa. Di berbagai daerah, laskar perjuangan yang melibatkan santri bergabung dengan kelompok lain untuk menghadapi pasukan Sekutu.
Semangat Jihad Usai Pertempuran Surabaya
Resolusi Jihad tidak berhenti pengaruhnya setelah pertempuran 10 November 1945. Semangat mempertahankan kemerdekaan terus disuarakan dalam berbagai forum organisasi dan perjuangan nasional.
Dalam Muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 26-29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah, KH Hasyim Asy'ari kembali menegaskan hubungan antara kemerdekaan dan kehidupan keagamaan.
Sebagaimana dikutip dalam buku Jihad Membela Nusantara: Nahdlatul Ulama Menghadapi Islam Radikal dan Neo-Liberalisme yang diterbitkan PBNU, KH Hasyim Asy'ari menyatakan:
"Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan."
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa penjajahan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama.
Bagi KH Hasyim Asy'ari dan kalangan ulama pesantren, kemerdekaan merupakan prasyarat penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang bebas dari penindasan. Karena itu, mempertahankan Republik Indonesia dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab umat.
Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 menjadi pengingat atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia. Peringatan ini tidak hanya mengenang Resolusi Jihad, tetapi juga menegaskan kontribusi santri dalam perjuangan kebangsaan.
