.webp)
Delapan negara Arab dan Islam, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, melontarkan kecaman keras atas sikap Israel yang menolak Peta Jalan (Roadmap) penyelesaian Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Sikap tegas tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri delapan negara tersebut.
Selain menolak Peta Jalan yang disahkan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, Israel juga dinilai terang-terangan menentang kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun delapan negara yang menyuarakan penolakan dan kecaman ini adalah Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Indonesia, Türkiye, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Posisi-posisi ini merupakan penolakan langsung dari Rencana Komprehensif, membahayakan implementasinya, dan pada dasarnya merusak upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi," tegas para menteri luar negeri dalam pernyataan bersama tersebut, dikutip dari Saudi Gazette, Senin (17/8/2026).
Para menteri menegaskan bahwa langkah manipulatif ini memperjelas posisi Tel Aviv di mata dunia internasional. Penolakan tersebut menegaskan bahwa Israel sekarang memikul tanggung jawab penuh karena menghalangi upaya mewujudkan perdamaian di Gaza serta seluruh Wilayah Pendudukan Palestina.
Padahal, Peta Jalan tersebut telah resmi diterima oleh faksi-faksi Palestina. Dokumen ini merupakan hasil dari upaya diplomatik ekstensif yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Türkiye, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi Gaza, serta Dewan Perdamaian.
Peta Jalan ini merupakan tonggak krusial yang mengatur penonaktifan senjata secara bertahap, penarikan total pasukan Israel, penyebaran Pasukan Stabilisasi Internasional, hingga penyerahan otoritas administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza serta alokasi rekonstruksi Gaza.
Tindakan Israel yang menolak Peta Jalan dinilai sebagai sinyal eksplisit untuk menggagalkan inisiatif yang diusung Presiden AS Donald Trump demi menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan.
"Para menteri menggarisbawahi pentingnya keterlibatan AS yang berkelanjutan dan aktif untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan penuh Israel terhadap komitmen yang dibayangkan di bawah Rencana Komprehensif dan Peta Jalannya," berbunyi keterangan resmi tersebut.
Delapan negara tersebut memperingatkan bahwa Israel harus menanggung konsekuensi langsung dari tindakan penolakan, penundaan, maupun penyabotasean yang mereka lakukan di lapangan, termasuk risiko eskalasi kekerasan yang kembali membara.
Lebih lanjut, para menteri mendesak penanganan situasi kemanusiaan di Gaza secara cepat dan menyeluruh, serta membentangkan jalan bagi pemulihan fisik kawasan. Mereka kembali menegaskan bahwa kunci utama dari perdamaian abadi adalah pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Pernyataan bersama ini secara tegas menolak segala bentuk tindakan sepihak yang bertujuan merampas atau menutup peluang berdirinya Negara Palestina. Solusi Dua Negara (Two-State Solution) berbasis garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota tetap menjadi harga mati yang diakui hukum internasional dan resolusi PBB.
Menutup pernyataan tersebut, delapan negara memohon Dewan Perdamaian dan Amerika Serikat untuk mengambil langkah konkrit dan bertindak tegas sesuai mandat guna menjaga integritas Rencana Komprehensif dan menghadang pihak mana pun yang berusaha menggagalkan perdamaian di Timur Tengah.
