Sejarah NU Keluar dari Masyumi pada 1952 dan Alasannya

Nahdlatul Ulama (NU) pernah menjadi bagian penting dari Partai Masyumi, partai politik Islam terbesar pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama.

Pada 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU. Hal ini merupakan sebuah langkah yang kemudian mengubah peta politik nasional.

Keputusan tersebut diambil dalam Muktamar NU ke-19 yang digelar di Palembang pada 26 April-1 Mei 1952. Lantas, apa yang menjadi penyebab NU berpisah dari Masyumi?

Alasan NU Keluar dari Masyumi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X yang mendorong pembentukan partai politik. Menindaklanjuti hal itu, Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada 7 November 1945 membentuk Partai Masyumi sebagai wadah politik umat Islam.

Dalam struktur awal Masyumi, NU berstatus sebagai anggota istimewa. Bahkan, jabatan tertinggi partai, yakni Majelis Syuro, dipimpin oleh tokoh NU, KH Hasyim Asy'ari. Posisi tersebut membuat NU merasa kepentingan ulama masih terakomodasi meski kepemimpinan harian partai didominasi kelompok intelektual Muslim.

Menurut jurnal Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960): Konflik dan Keluarnya NU dari Masyumi karya Moh Amirul Mukminin yang dimuat dalam AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3 Nomor 3 (2015), sistem keanggotaan Masyumi yang menggabungkan anggota perseorangan dan organisasi sejak awal menyimpan kelemahan dan kerap memunculkan perbedaan pandangan di internal partai.

NU dan Masyumi pun akhirnya pecah. Ada sejumlah persoalan yang menumpuk hingga akhirnya NU memutuskan berpisah.

1. Peran ulama dinilai mulai dipinggirkan

Salah satu sumber utama konflik ialah perubahan posisi Majelis Syuro. Semula, lembaga tersebut memiliki kewenangan menentukan arah dan kebijakan partai. Namun, seiring waktu, perannya berubah menjadi sekadar badan penasihat.

Di saat yang sama, berkembang pandangan dari sebagian kelompok intelektual Masyumi bahwa ulama sebaiknya fokus di pesantren dan masjid, bukan berada di panggung politik. Pandangan ini ditolak keras oleh NU karena dianggap mengurangi peran ulama dalam menentukan arah perjuangan politik umat Islam.

2. Perbedaan sikap politik nasional

NU juga tidak sejalan dengan sejumlah kebijakan politik Masyumi. Salah satunya ialah penandatanganan Mutual Security Act (MSA) oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo pada era Kabinet Sukiman.

Menurut pandangan NU, kebijakan tersebut membuat politik luar negeri Indonesia cenderung berpihak kepada blok Barat dan tidak lagi mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Selain itu, NU mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan keamanan, termasuk persoalan DI/TII dan Peristiwa Batalyon 426 yang dinilai menimbulkan dampak buruk bagi umat Islam.

3. Perselisihan soal Menteri Agama

Hubungan kedua pihak juga memanas ketika proses pembentukan Kabinet Wilopo pada 1952.

NU menginginkan posisi Menteri Agama kembali diisi KH Wahid Hasyim. Namun, Masyumi justru menunjuk KH Fakih Usman dari Muhammadiyah. Keputusan itu menambah kekecewaan NU karena merasa aspirasi mereka tidak lagi mendapat tempat di dalam partai.

Diputuskan Lewat Muktamar NU ke-19

Akumulasi berbagai persoalan tersebut akhirnya dibawa ke Muktamar NU ke-19 di Palembang.

Dalam sidang muktamar, usulan keluar dari Masyumi sempat memicu perdebatan panjang sebelum akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara. Hasilnya, 61 peserta menyatakan setuju NU keluar dari Masyumi, sembilan orang menolak, dan tujuh peserta memilih abstain.

Meski memutuskan berpisah, NU tetap berharap hubungan dengan Masyumi tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itu, muktamar juga mendorong agar seluruh proses pemisahan dilakukan melalui musyawarah dan tetap menjaga persatuan umat.

NU Menjadi Partai Politik Sendiri

Seusai keluar dari Masyumi, NU mendirikan Partai NU dengan garis perjuangan menegakkan syariat Islam secara prinsipil dan konsisten melalui jalur politik.

Keputusan tersebut terbukti membawa dampak besar. Pada Pemilu 1955, Partai NU berhasil meraih hampir tujuh juta suara atau sekitar 18,4 persen suara nasional. Hasil itu mengantarkan NU menjadi salah satu dari empat partai terbesar di Indonesia dan meningkatkan jumlah kursinya di parlemen menjadi 45 kursi.

Keberhasilan itu juga membuat sejumlah tokoh NU menduduki jabatan penting di pemerintahan pada masa demokrasi parlementer.

Masyumi Dibubarkan pada 1960

Setelah NU berpisah, hubungan kedua partai tetap diwarnai perbedaan sikap politik, terutama ketika Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Masyumi memilih menolak kebijakan tersebut, sedangkan NU bersama Liga Muslimin Indonesia mengambil sikap lebih pragmatis dengan tetap terlibat dalam pemerintahan. Perbedaan itu menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan politik Islam di Indonesia.

Pada 1960, pemerintah akhirnya membubarkan Masyumi setelah sejumlah tokohnya dikaitkan dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sementara itu, NU tetap menjadi salah satu kekuatan politik nasional hingga berakhirnya era Demokrasi Parlementer.

Video: Cak Imin-Nusron Wahid Bicara soal Konsolidasi Jelang Muktamar NU

Video: Cak Imin-Nusron Wahid Bicara soal Konsolidasi Jelang Muktamar NU