Hamas Bubar? Ini Kronologi 20 Tahun Pemerintahannya di Gaza

Hamas resmi mengakhiri perannya dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza setelah membubarkan Komite Pemerintahan Darurat (Government Emergency Committee). Keputusan ini menandai berakhirnya sekitar 20 tahun Hamas mengelola pemerintahan.

Dilansir Al Jazeera, kewenangan administratif kini diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang berada di bawah Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Peace Council).

Meski demikian, pembubaran komite ini bukan berarti Hamas dibubarkan sebagai kelompok politik atau militer. Yang berakhir adalah peran Hamas dalam menjalankan administrasi sipil di Gaza.

Berikut ini perjalanan Hamas hingga akhirnya menyerahkan pemerintahan di Gaza.

2006: Menang Pemilu dan Awal Mula Blokade Gaza

Perjalanan Hamas sebagai penguasa Gaza bermula pada Januari 2006 ketika kelompok tersebut memenangkan pemilu legislatif Palestina. Kemenangan itu memicu ketegangan politik dengan Fatah dan mendapat penolakan dari Israel serta sejumlah negara Barat.

Situasi semakin memanas pada 25 Juni 2006 ketika pejuang Palestina menangkap tentara Israel, Gilad Shalit, dalam operasi lintas perbatasan.

Israel kemudian menjadikan operasi penangkapan Gilad Shalit, bersama kemenangan Hamas dalam pemilu, sebagai alasan untuk memperketat tekanan keamanan dan ekonomi terhadap Gaza.

2007: Hamas Mengambil Alih Jalur Gaza

Pada 14 Juni 2007, Hamas mengambil alih Jalur Gaza secara militer dan politik setelah bentrokan berdarah dengan Fatah.

Sebagai tanggapan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan persatuan nasional. Israel juga memberlakukan blokade melalui darat, laut, dan udara.

Blokade tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Gaza. Sebagian besar pabrik berhenti beroperasi, banyak warga kehilangan pekerjaan, dan sekitar 80 persen penduduk bergantung pada bantuan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengakhiri blokade, termasuk misi Freedom Flotilla pada 2010, dan tidak berhasil.

2014-2023: Hamas Ubah Struktur Pemerintahan

Di tengah blokade dan serangkaian operasi militer Israel pada 2008, 2012, dan 2014, Hamas membentuk komite administratif pada 2014 untuk mengelola pemerintahan sipil setelah upaya rekonsiliasi politik gagal dipertahankan.

Pada 2017, Hamas menerbitkan dokumen politik baru untuk mengurangi isolasi internasional. Pada tahun yang sama, kelompok tersebut juga membubarkan komite administratif atas tekanan Mesir demi membuka peluang pembentukan pemerintahan persatuan Palestina.

Namun, proses rekonsiliasi kembali menemui jalan buntu. Karena itu, pada 2018 dibentuk Government Action Follow-up Committee yang bertugas mengelola pelayanan publik dan administrasi sipil secara lebih permanen.

2023-2025: Perang Gaza dan Pemerintahan Darurat

Perang kembali pecah pada Oktober 2023 setelah pejuang Hamas melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel.

Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Konflik tersebut menyebabkan kerusakan dan korban jiwa dalam jumlah besar.

Al Jazeera juga mencatat bahwa selama perang, Israel menargetkan infrastruktur sipil, kantor polisi, serta jajaran administratif Gaza. Sejumlah tokoh Hamas juga tewas, termasuk Ismail Haniyeh pada Juli 2024 dan Issam al-Da'alis, kepala Government Action Follow-up Committee, pada Maret 2025.

Di tengah perang, Hamas membentuk Komite Darurat Pemerintah yang mengatur operasional rumah sakit, tempat pengungsian, distribusi air bersih, hingga pembersihan puing bangunan.

2026: Hamas Serahkan Pemerintahan

Setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata, dibentuklah pemerintahan transisi pada Januari 2026.

Pemerintahan baru terdiri atas Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Peace Council) dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang dipimpin Ali Shaath.

Pada 6 Juli 2026, Hamas resmi membubarkan Komite Darurat Pemerintah dan menyerahkan pengelolaan pemerintahan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Meski pemerintahan sipil berpindah tangan, sekitar 45.000 pegawai pemerintah tetap bekerja agar layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya tetap berjalan.

Langkah ini menjadi akhir dari sekitar 20 tahun Hamas dalam memimpin pemerintahan di Gaza. Namun, masa depan wilayah tersebut masih bergantung pada proses transisi pemerintahan serta kondisi politik dan keamanan yang terus berkembang.

Apa Itu Hamas?

Melansir dari Middle East Institute, Hamas adalah singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Hamas merupakan kelompok Islamis Palestina yang memiliki sayap politik dan sayap militer.

Kelompok ini didirikan pada Desember 1987, bersamaan dengan meletusnya Intifada Pertama, yaitu pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel.

Pendiri Hamas adalah Syekh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina yang sebelumnya aktif di organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada awal berdirinya, Hamas menjadi sayap politik Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza.

Setelah berdiri, Hamas menerbitkan piagam organisasi (charter) pada Agustus 1988. Dalam piagam tersebut, Hamas menyerukan pembentukan negara Islam di seluruh wilayah Mandat Palestina serta menolak keberadaan Israel.

Ideologi Hamas menggabungkan nasionalisme Palestina dengan ajaran Islam yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Piagam 1988 juga memuat pandangan anti-Zionisme dan antisemitisme. Selain itu, Hamas memandang konflik Israel-Palestina bukan hanya sebagai sengketa wilayah, tetapi juga sebagai persoalan agama.

Berbeda dengan beberapa kelompok Palestina yang bersifat sekuler, Hamas menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam perjuangan dan identitas organisasinya. Dalam berbagai pernyataan resminya, Hamas menyebut perjuangannya bertujuan mempertahankan wilayah Palestina sekaligus menjaga nilai-nilai Islam.

Dalam menjalankan organisasinya, Hamas memiliki dua bagian utama, yaitu kepemimpinan politik dan sayap militer. Kebijakan organisasi ditentukan oleh Biro Politik (Political Bureau), sedangkan Dewan Shura (Shura Council) memberikan masukan mengenai strategi dan urusan keagamaan.

Hamas juga memiliki kantor perwakilan di beberapa negara untuk mengelola hubungan internasional. Sejak 2012, kantor politiknya berada di Doha, Qatar. Selain itu, Hamas juga hadir di negara lain, seperti Turki dan Iran.

Untuk mengelola wilayah yang berada di bawah kendalinya, Hamas membagi administrasi menjadi dua, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tim Urusan Tepi Barat mengawasi kegiatan di wilayah tersebut, sedangkan Divisi Urusan Gaza mengelola pemerintahan di Gaza.

Video: Hamas Nyatakan Kesiapan Serahkan Kendali Pemerintahan Gaza

Video: Hamas Nyatakan Kesiapan Serahkan Kendali Pemerintahan Gaza