.webp)
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menegaskan bahwa praktik keberagamaan tidak boleh berhenti pada ritual semata. Menurutnya, agama harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kamaruddin dalam acara buka puasa bersama media bertema "Sinergi Mengabarkan Kebaikan" di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
"Beragama harus dirasakan dampaknya secara sosial (socially impactful), memberdayakan secara ekonomi (economically empowering), dan mencerahkan secara spiritual (spiritually enlightened)," ujar Kamaruddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan paradigma tersebut menjadi dasar Kemenag dalam merumuskan berbagai agenda prioritas. Program-program tersebut, menurutnya, merupakan turunan dari Asta Cita Presiden.
Salah satu contohnya adalah penguatan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.
"Program prioritas Kementerian Agama adalah pemberdayaan ekonomi umat agar praktik beragama juga berdampak secara ekonomi," kata Kamaruddin.
Ia menambahkan bahwa zakat merupakan bentuk kedermawanan minimal dalam Islam. Menurutnya, jika seseorang hanya menunaikan zakat sebatas kewajiban lalu merasa tugasnya selesai, maka itu mencerminkan praktik keberagamaan yang minimal.
Padahal, Islam melalui Al-Qur'an dan hadis banyak mendorong umat untuk memperbanyak infak, sedekah, serta membantu fakir miskin di luar kewajiban zakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin juga menyinggung persiapan mudik Lebaran 2026 yang bertepatan dengan perayaan Nyepi dan rangkaian Prapaskah umat Kristiani. Ia menyebut Kemenag tidak hanya berperan dalam sidang isbat, tetapi juga mendorong program Masjid Ramah Pemudik.
"Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Kami mengajak masjid untuk berkontribusi melayani pemudik," ujarnya.
Menurutnya, mudik merupakan mobilitas sosial besar yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk rumah ibadah, agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Selain itu, Kemenag juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu mengatakan data menunjukkan adanya peningkatan persoalan kesehatan mental pada anak dalam beberapa tahun terakhir.
"Indonesia memiliki sekitar 70 juta anak. Persentase anak yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat dari 5,4 persen pada 2015 menjadi 8,6 persen pada 2019," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persentase anak yang mencoba mengakhiri hidup juga meningkat dari 3,9 persen menjadi 10,7 persen pada periode yang sama.
Karena itu, pemerintah berencana membatasi akses sejumlah platform digital bagi anak di bawah usia tertentu, seperti Instagram, TikTok, Roblox, Bigo Live, YouTube, X, dan Facebook.
"Kementerian Agama mendukung penuh kebijakan ini," kata Ismail.
Ia menegaskan pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan literasi digital, melainkan untuk membatasi akses yang berisiko bagi anak.
"Pembatasan akses bukan berarti menghentikan edukasi digital, tetapi membatasi akses yang berpotensi membahayakan anak," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ismail juga menekankan pentingnya kemitraan yang setara antara pemerintah dan media.
"Hubungan pemerintah dan media adalah hubungan sejajar. Kemitraan hanya bisa kuat jika dibangun atas keterbukaan," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Thobib Al Asyhar serta Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Biro HKP Mohammad Khoeron.
