Nasaruddin Umar Dorong Kemenag Jadi Jembatan Negara dan Umat

Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya peran Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyeimbang antara negara dan umat. Menurutnya, tanpa peran mediator yang kuat, relasi agama dan negara berpotensi saling menekan dan memicu persoalan baru di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan keynote speech dalam Lokakarya Kementerian Agama bertema Mempersiapkan Umat Masa Depan di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag 2025.

"Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir," kata Nasaruddin dalam keterangan persnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menag menilai, jika negara terlalu dominan mengatur agama, hal itu berisiko menggerus otonomi kehidupan beragama. Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, Indonesia bisa terdorong ke arah negara agama.

"Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil," tegasnya.

Nasaruddin menekankan, peran strategis tersebut harus diterjemahkan dalam target dan kebijakan yang terukur. Karena itu, Kemenag melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam lokakarya ini, mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan.

"Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama," ujarnya.

Ia menjelaskan, rumusan hasil lokakarya ini akan ditindaklanjuti dalam Rakernas Kemenag. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan besar tentang seperti apa umat masa depan dan peran konkret Kemenag dalam menyiapkannya.

"Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini," tuturnya.

Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang kian kompleks. Menurutnya, terdapat jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat.

"Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda," katanya.

Selain itu, Nasaruddin juga mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat legitimasi politik. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberpihakan pada negara dan kepentingan umat demi menjaga kepercayaan publik.

"Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah," tukasnya.