Persis Dukung Sidang Isbat Tetap Digelar: Minimalisir Dampak Perbedaan

Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenudin — Ketua Umum Persis Jeje Zaenudin. Foto: Persis

Jakarta -

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merapatkan barisan untuk mendukung agar sidang isbat tetap digelar menyusul adanya usulan peniadaan sidang isbat. Ketua Umum Persis Jeje Zaenudin menyebut hal ini untuk mengurangi dampak negatif perbedaan.

Jeje menyebut ada banyak ormas Islam di Indonesia yang memiliki lembaga-lembaga hisab dan rukyat dengan metode dan standar yang berbeda.

"Maka dengan keberadaan forum sidang isbat di bawah Kementerian Agama sangat besar manfaatnya dalam meminimalisir dampak negatif dari adanya perbedaan awal Ramadan, Idul fitri, dan Idul Adha," kata Jeje dalam keterangannya, Minggu (10/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski penanggalan bulan Hijriah setiap bulan sudah dapat diketahui dan ditetapkan melalui penghitungan hisab dan standar imkanur rukyat yang disepakati, kata Jeje, akan tetapi untuk puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, forum sidang isbat tetap dibutuhkan sebagai proses konfirmasi dan penegasan terhadap kebenaran hasil penghitungan hisab.

"Sehingga memberi kekuatan dan kepastian hukum bagi seluruh kelompok masyarakat muslim Indonesia, baik yang mau mengikuti penetapan pemerintah ataupun yang mau mengikuti penetapan ormas yang diikutinya," ujarnya.

Jeje menambahkan, Persis mendukung pemerintah untuk melanjutkan keberadaan forum Sidang Isbat sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun demikian, bentuk dan formatnya dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

PP Persis secara resmi mengirim pandangan tersebut dalam Surat Rekomendasi untuk Menteri Agama Republik Indonesia (Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam) yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Persatuan Islam Jeje Zaenudin dan Sekretaris Umum Haris Muslim di Bandung, Kamis 7 Maret 2023.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengusulkan agar sidang isbat ditiadakan untuk efisiensi anggaran. Menurutnya, hasil sidang isbat sebetulnya sudah bisa diprediksi dengan mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang digunakan oleh pemerintah.

Kriteria MABIMS mensyaratkan hilal bisa dilihat jika ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.