Muktamar Internasional Fikih Peradaban PBNU Siap Digelar, Ini 3 Topik yang Dibahas

Muktamar Internasional Fikih Peradaban PBNU Siap Digelar, Ini 3 Topik yang Dibahas

Devi Setya - detikHikmah
Rabu, 25 Jan 2023 21:48 WIB
Muktamar Internasional Fikih Peradaban PBNU
Muktamar Internasional Fikih Peradaban PBNU
Jakarta - Muktamar Internasional Fikih Peradaban NU siap digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang. Dalam kegiatan ini akan ada 3 topik penting yang menjadi pembahasan.

Muktamar Internasional Fikih Peradaban menjadi puncak acara yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rangkaian Halaqah Fikih Peradaban telah digelar secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia sejak Agustus 2022 hingga pertengahan Januari 2023.

Ahmad Syarif Munawi selaku Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih Peradaban menyampaikan bahwa kegiatan ini akan membahas mengenai pentingnya melahirkan sebuah terobosan fikih yang baru di tengah realitas saat ini yang serba baru.

"Ini mau menegaskan kepada dunia internasional tentang pentingnya melahirkan fikih alternatif baru beserta usul fikihnya," kata Ahmad Syarif dalam keterangan media yang diterima detikHikmah, Rabu (25/1/2023).

Ahmad Syarif Munawi selaku Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih PeradabanAhmad Syarif Munawi selaku Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih Peradaban Foto: NU

Mengangkat 3 Topik Pembahasan

Dalam forum Muktamar Internasional Fikih Peradaban ini akan ada tiga pembahasan yang akan dibicarakan. Ketiga topik ini berkaitan dengan beberapa aspek yang berbeda yang nantinya akan berdampak secara global.

Pembahasan Pertama

Para ulama akan membahas pandangan fikih baru terkait relasi hukum fikih dengan bentuk negara bangsa modern.

"Ini kelanjutan dari beberapa hal yang sudah diputuskan pada periode sebelumnya. Seperti Munas tahun 2019 di Banjar yang membahas istilah kafir agar tidak digunakan dalam kehidupan berbangsa negara dan melahirkan istilah fiqih baru, yaitu "muwathin", warga negara. Bukan lagi identitas berdasarkan sentimen keagamaan, terlepas dari apapun agamanya," terang Ahmad Syarif.

Pembahasan pertama ini termasuk juga mengenai reformulasi pandangan hukum fikih terkait hasil konsep negara bangsa modern. Misalnya, Pancasila yang disahkan sebagai ideologi dan dasar negara.

"Negara bangsa adalah bentuk baru yang harus dicarikan legalitas hukum keagamannya dalam fikih baru," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU itu.

Pembahasan Kedua

Kemudian pada pembahasan kedua berkaitan dengan pola hubungan Muslim dan non-Muslim. Dahulu, narasi yang muncul adalah perihal permusuhan dan persinggungan. Pandangan terhadap hubungan sosial keduanya ini perlu direkontekstualisasi agar bisa hidup bersama dalam satu peradaban besar dunia.

"Ini kita mencari jalan agar kita sama-sama, tidak lagi ada narasi-narasi yang sifatnya mengarah pada kebencian terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita," ucapnya.

Pembahasan Ketiga

Kemudian pada pembahasan Ketiga muktamar ini akan mengangkat Piagam PBB yang dijadikan sebagai rujukan otoritatif dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana diketahui, Piagam PBB menjadi salah satu kunci kesepakatan yang dapat menghentikan Perang Dunia II.

"PBB itu organisasi besar. Apakah keputusan dan produk-produk hukum yang dikeluarkannya bisa jadi acuan yang sah rujukan hukum syariat Islam ? Ini yang nanti akan dibicarakan oleh para ulama yang hadir," tutup Ahmad Syarif.

Simak Video "Hadiri Seabad NU, Jokowi: Gunakan Seni Budaya Sebagai Dakwah dan Syiar"
[Gambas:Video 20detik]
(dvs/erd)