Jelang Muktamar ke-48, PP Muhammadiyah-'Aisyiyah Gelar Pleno, Ini yang Dibahas

Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke-48 akan berlangsung pada November 2022 ini. Kegiatan tersebut akan diawali dengan Sidang Pleno daring pada Sabtu-Minggu, 5-6 November 2022.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022), menjelaskan, Sidang Pleno Muktamar mempunyai satu agenda utama, yakni mendengarkan tanggapan dari anggota Muktamar atas materi muktamar yang telah disiapkan oleh PP Muhammadiyah.

Adapun materi Muktamar Muhammadiyah terdiri atas Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, Program Muhammadiyah Periode 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, dan Isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang telah dikirim ke peserta muktamar.

Nantinya, imbuh Mu'ti, penyampaian tanggapan atas materi muktamar ini akan disampaikan melalui perwakilan pimpinan wilayah dari 34 Provinsi. Jumlah peserta sidang pleno Muktamar Muhammadiyah sebanyak 2.769 peserta yang mengikuti dari 163 lokasi di 34 provinsi.

Kepesertaan Muktamar, papar Mu'ti, dibagi dalam 3 kategori, pertama, anggota Muktamar yang memiliki hak bicara dan hak suara; kedua, peserta muktamar yang memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara; dan ketiga, peninjau.

Demikian pula 'Aisyiyah, Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah menjelaskan, Sidang Pleno nantinya akan membahas Laporan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah 2015-2022, Program 'Aisyiyah Periode 2022-2027, Risalah Perempuan Berkemajuan, dan Isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang telah dikirim ke peserta muktamar dalam bentuk soft file dan telah diterima untuk kemudian dimintai tanggapannya.

Tri menjelaskan, peserta Sidang Pleno pertama Muktamar 'Aisyiyah berjumlah 1.978 orang yang akan mengikuti dari 208 lokasi di 34 provinsi.

Isu Muktamar Muhammadiyah-'Aisyiyah ke-48

Dalam Muktamar Muhammadiyah-'Aisyiyah akan membahas isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Mu'ti menyampaikan, terkait dengan isu keumatan, terdapat enam isu, yakni rezimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah termasuk tata cara ubudiyah dan Kesalehan digital.

Kemudian, persaudaraan antar sesama muslim/ukhuwah Islamiyah, penguatan tata kelola akuntabilitas filantropi Islam, otentisitas wasathiyah Islam atau moderasi, dan cara bagaimana agama mencerahkan.

Adapun isu kebangsaan meliputi 9 isu, di antaranya usaha dalam memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi deradikalisasi yang sering disalahgunakan, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, antisipasi aging population (usia manula), dan terakhir memperkuat integritas nasional.

Terdapat empat isu kemanusiaan yang menjadi isu strategis adalah membangun tata dunia yang damai berkeadilan, sosial regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar negara, dan menguatnya xenophobia termasuk Islamophobia.

Mu'ti melihat bahwa isu strategis selain bersifat aktual juga dalam kurun waktu ke depan akan terjadi. Ia mencontohkan, misalnya terkait dengan isu resiliensi terhadap bencana. Mu'ti melihat, selama jika bencana terjadi, kita punya komitmen tinggi untuk membantu, tetapi setelah bencana selesai, upaya juga selesai.

Ia menyayangkan belum kuatnya resiliensi terhadap mitigasi bencana, "Mitigasi seharusnya bersifat jangka panjang, penyiapannya dari awal. Bukan grudak-gruduk, grubyak grubyuk, dan grusa grusu," ucapnya.

Sementara itu, 'Aisyiyah akan membahas 10 isu strategis 'Aisyiyah, yaitu penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif.

Kemudian, optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, menguatkan literasi nasional, ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta, penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak, akses perlindungan bagi pekerja informal, dan penurunan angka stunting.

Menurut Tri, isu strategis merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus segera direspons. Tri berharap, selain isu-isu ini menjadi fokus 'Aisyiyah juga harus direspons oleh pemerintah dan multi pihak.

Pemilu 2024 Berkeadaban Jadi Isu Strategis Muktamar

Ihwal Pemilu 2024 yang Berkeadaban sebagai salah satu isu strategis Muktamar 'Aisyiyah, 'Aisyiyah berharap, pemilihan umum akan berlangsung secara berkeadaban menuju demokrasi substantif bukan hanya demokrasi yang sifatnya prosedural semata.

Senada dengan itu, Muhammadiyah menyebut perlunya mengangkat secara khusus karena menjadi isu isu nasional yang melibatkan Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa.

"Sekarang ini, kita belum pemilu tetapi masyarakat seperti sudah pemilu. Capres belum ada tetapi rasanya sudah ada capres. Kita harus belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu yang berdampak pada pembelahan sosial secara serius," tegas Mu'ti yang juga Ketua Steering Committee Muktamar Muhammadiyah ini.

"Ini harus bisa kita kurangi pada Pemilu 2024. Harapannya kita bisa menghasilkan wakil rakyat yang punya kapasitas dan kualitas. Demikian pula untuk kepemimpinan nasional," imbuhnya.

Bocoran Calon Ketua Umum Muhammadiyah dan 'Aisyiyah

Saat ditanya tentang kepemimpinan mendatang di Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah, Mu'ti menjelaskan bahwa semuanya kembali kepada muktamirin. Calon Ketua Umum Muhammadiyah ada 96, semuanya berpotensi untuk masuk dalam kepemimpinan 13, dan berpotensi menjadi Ketua Umum.

Namun Mu'ti mengingatkan, "Di Muhammadiyah, kami mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial, jadi berbasis sistem bukan sinten (siapa-Red), dan secara kolektif akan memajukan Muhammadiyah di masa mendatang."

Adapun 'Aisyiyah, calon Ketua Umum 'Aisyiyah berjumlah 105, kemudian akan dipilih 39 calon pada Tanwir 'Aisyiyah, dan nantinya pada Muktamar akan dipilih 13 orang sebagai anggota Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Selanjutnya, tim formatur, akan memilih satu orang sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Kepemimpinan 'Aisyiyah mendatang, terang Tri, menekankan pada kepemimpinan yang transformatif, yaitu kepemimpinan yang dapat menggerakkan organisasi dan membawa perubahan.

Diberitakan sebelumnya, Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke-48 akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, yakni Sidang Pleno daring pada 5 November 2022 untuk Muhammadiyah dan 6 November untuk 'Aisyiyah. Kemudian, dilanjutkan tahap kedua yang akan digelar luring pada 19-20 November 2022 mendatang.

Video: Menag Sebut Lebaran Muhammadiyah & NU 2025 Berpotensi Sama

Video: Menag Sebut Lebaran Muhammadiyah & NU 2025 Berpotensi Sama