.webp)
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tengah memutar otak untuk memangkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Salah satu strategi yang kini sedang dikaji adalah membuka peluang penggunaan maskapai penerbangan alternatif demi mendapatkan tarif tiket pesawat yang lebih murah.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, mengungkapkan bahwa komponen penerbangan memegang porsi terbesar dalam beban BPIH, yakni mencapai 40 persen dari total biaya. Karena itu, penyesuaian tarif tiket pesawat menjadi kunci utama untuk menurunkan ongkos haji yang ditanggung jemaah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ian menjelaskan, pemerintah hingga saat ini masih memusatkan perhatian pada proses negosiasi yang alot bersama pihak maskapai, baik melalui pertemuan tatap muka maupun rapat dalam jaringan (daring).
"Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi," kata Ian dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Untuk memberi ruang efisiensi yang lebih luas, Kemenhaj tidak menutup pintu bagi maskapai lain di luar penyedia jasa penerbangan haji yang selama ini beroperasi. Opsi menghadirkan maskapai alternatif yang menawarkan harga bersaing kini masuk dalam kalkulasi pemerintah.
"Sekarang yang menjadi concern itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun," jelas Ian.
"Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat," lanjutnya.
Kendati terus mencari peluang harga termurah, Ian menegaskan bahwa Kemenhaj tidak akan mengorbankan standar keselamatan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi para tamu Allah. Pemilihan maskapai alternatif akan diteliti secara ketat agar tidak menimbulkan masalah teknis saat operasional keberangkatan maupun kepulangan.
"Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat," tegasnya.
Dalam perhitungan harga tiket pesawat haji ini, pemerintah juga menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi harga bahan bakar avtur global dan dinamika nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Kemenhaj merancang berbagai skema simulasi penerbangan, termasuk menyusun kembali alokasi kuota per embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antarmaskapai.
Di sisi lain, pembahasan komponen ongkos haji untuk layanan dalam negeri maupun luar negeri (seperti akomodasi, katering, dan transportasi darat di Arab Saudi) dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Karena itu, penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH 2027.
Kemenhaj bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI terus memacu pembahasan agar BPIH dapat segera disepakati bersama sebelum penutupan bulan ini.
"Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun," tutur Ian.
"Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia hanya menggunakan dua maskapai dalam penyelenggaraan haji 2026. Yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
