Setahun Kemenhaj, Hotline 'Bongkar Mafia Haji' Resmi Diluncurkan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperingati satu tahun berdirinya kementerian tersebut dengan menggelar Hari Khidmat. Pada momen peringatan ini, Kemenhaj sekaligus resmi meluncurkan hotline 'Bongkar Mafia Haji'.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam sambutannya mengatakan, Hari Khidmat ditetapkan pada 8 September. Tanggal tersebut bertepatan dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah sekaligus menandai resmi hadirnya Kementerian Haji dan Umrah.

"Pertama, saya mulai dari kita memahami khidmat, hari khidmat hari ini. Yang sebenarnya hari khidmat ditetapkan Pak Menteri haji dan umrah pada tanggal 8 September karena pada tanggal 8 September itulah kemudian Kementerian Haji dan Umrah itu resmi hadir, seiring dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah," kata Dahnil.

Luncurkan Layanan Bongkar Mafia Haji dan Umrah

Dalam peringatan Hari Khidmat tersebut, Kemenhaj juga meluncurkan layanan Bongkar Mafia Haji dan Umrah atau hotline pengaduan masyarakat.

Dahnil mengatakan, peluncuran layanan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenhaj untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membersihkan penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Pada hari ini, pada hari khidmat, kita ingin mengingat itu kembali, dan salah satu upaya keberadaan Kementerian Haji itu adalah bagi pelayanan haji yang lebih baik," kata Dahnil.

Setahun menduduki kursi Wamenhaj, Dahnil mengungkapkan, laporan mengenai dugaan penipuan yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umrah masih banyak diterima.

"Nah hari ini, setiap hari Dirjen Bina Haji dan Umrah, Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah, tim yaitu termasuk saya, Pak Menteri, itu dapat ribuan laporan penipuan umrah, penipuan haji. Dan setiap hari kita berkutat dengan masalah-masalah itu. Belum lagi masalah penyelenggaraan hajinya yang memang sejak awal kita ingatkan bahwasanya ada kartel haji yang isinya tentu adalah mafia-mafia haji dan umrah," beber Dahnil.

Masyarakat Bisa Laporkan Dugaan Pelanggaran

Melalui hotline tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan terkait persoalan haji maupun umrah. Pengaduan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Untuk mengakselerasi masalah-masalah itu, kita membuka diri kepada publik supaya publik bisa melakukan pengaduan sesegera mungkin dan supaya bisa ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten kota," tegas Dahnil.

Setiap jemaah atau masyarakat yang menemukan indikasi adanya masalah pada proses perjalanan haji dan umrah bisa membuat aduan melalui nomor 0811-8885-888.

Dahnil menilai hotline tersebut juga menjadi simbol keterbukaan Kemenhaj kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan dan pembersihan di berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan haji.

"Hotline ini menjadi simbolisasi pesan kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya sesuai amanah, perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih di semua sektor termasuk sektor perhajian, maka kita membuka hotline ini. Pengaduan pasti akan jauh lebih banyak, nah dipastikan kerja-kerja tim, kedirjenan yang mengendalikan masalah ini, itu juga harus akseleratif," pungkas Dahnil.