Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka sejumlah pos pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Tidak hanya melalui hotline, layanan pengaduan tersedia mulai dari bandara hingga kantor Kementerian Haji dan Umrah di daerah.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pihaknya telah menyiapkan pos pengaduan di sejumlah bandara, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta.
"Kita punya desk di Bandara Soekarno-Hatta, di mana kita membuka ruangan, meja juga, kita menempatkan petugas di sana, dan hampir tiap hari pasti ada laporan: 'Saya sudah jadwal berangkat tapi nggak berangkat-berangkat, ini bagaimana?' Itu pasti hampir tiap hari ada," ujar Menhaj saat konferensi pers di kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengaduan Dibuka di Kanwil hingga Kabupaten/Kota
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan layanan pengaduan juga dibuka di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah serta kantor di tingkat kabupaten/kota.
"Iya, di semua Kakanwil dan Kepala Kantor di daerah, kabupaten/kota itu membuka tempat pengaduan terbuka begitu. Jadi di daerah itu bisa ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, bisa juga langsung ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota," kata Dahnil.
Selain kantor pemerintahan, pos pengaduan juga mulai tersedia di sejumlah bandara yang menjadi titik keberangkatan jemaah umrah.
"Kemudian, di beberapa bandara juga, kita juga Surabaya, Makassar juga sudah menyediakan tempat-tempat yang secara langsung nanti menerima pengaduan," sambungnya.
Libatkan Polisi, Imigrasi, dan Kejaksaan
Dahnil menjelaskan penanganan pengaduan masyarakat akan dilakukan melalui kerja sama dalam Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah.
"Proses ini semuanya nanti dikerjasamakan dengan Satgas Haji dan Umrah, terdiri dari Kementerian Haji, Kementerian Haji yang mimpin Cak Harun (Harun Al Rasyid) yang teman-teman kenal sebagai, dulu raja OTT begitu. Kemudian kedua, ada dari Kepolisian, dan juga dari Kementerian Imigrasi maupun dari Kejaksaan," pungkas Dahnil.

Komentar Terbanyak
Menag Incar Dana Sosial Keagamaan Capai Rp. 1.000 T
Apakah SKB 3 Menteri Libur Nasional 2027 Sudah Terbit?
BAZNAS RI Bantah Isu Penggunaan Dana ZIS untuk Buku Islam Ala Prabowo