Haji 2026 Dinilai Lebih Baik, DPR Beri 3 Catatan untuk Kemenhaj

Haji 2026 Dinilai Lebih Baik, DPR Beri 3 Catatan untuk Kemenhaj

Hanif Hawari - detikHikmah
Kamis, 27 Agu 2026 12:43 WIB
Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Foto: YouTube DPR RI
Jakarta -

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memberikan serangkaian apresiasi sekaligus catatan penting kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Secara umum, DPR menilai penyelenggaraan haji musim ini menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

"Secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Timwas Haji DPR RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan atas segala capaian positif pada musim haji tahun ini," ujar Cucun di hadapan peserta sidang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa hal yang disorot adalah mengenai keberhasilan teknis yang dinilai sangat membantu kelancaran ibadah para jemaah di Tanah Suci. Poin-poin apresiasi tersebut meliputi:

ADVERTISEMENT
  • Penerbitan Visa Tepat Waktu
  • Distribusi Kartu Nusuk 100%
  • Optimalisasi Layanan Fast Track
  • Dedikasi Petugas Haji

Catatan Timwas DPR RI 2026

Meski memberikan nilai positif pada capaian operasional, Timwas Haji DPR RI turut memberikan beberapa catatan kritis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Kemenhaj dan pihak terkait demi perbaikan ke depan:

1. Peluasan Standar Pelatihan Petugas

Metode rekrutmen dan pelatihan ketat yang sudah diterapkan pada PPIH diminta untuk diperluas jangkauannya hingga ke tingkat petugas kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD).

2. Pengetatan Istitha'ah Kesehatan

Fasilitas kesehatan di berbagai daerah diimbau untuk lebih tertib, objektif, dan berhati-hati dalam menerbitkan surat keterangan istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah.

3. Penetapan BPIH yang Cermat

Pemerintah diminta sangat hati-hati dan cermat dalam menghitung Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mendatang dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global, fluktuasi harga avtur, serta pergerakan nilai tukar mata uang.

Cucun berharap seluruh poin evaluasi yang dirumuskan Timwas Haji DPR RI dapat segera direspons oleh pemerintah demi menghadirkan kualitas pelayanan ibadah haji yang semakin prima di masa mendatang.



(hnh/lus)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads