Bus Shalawat Ready 24 Jam, DPR Kecewa Jemaah Haji Dipungli Soal Transportasi

Tim Pengawas Haji DPR kecewa dengan adanya jemaah yang dipungut biaya oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk urusan transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram. Padahal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyediakan bus Shalawat sebagai transportasi utama jemaah haji.

Kekecewaan tersebut dilontarkan oleh anggota Timwas Haji DPR yang juga anggota Komisi VIII Abidin Fikri usai melakukan peninjauan ke fasilitas pemondokan jemaah haji Al Hidayah Tower di Makkah, Arab Saudi, Rabu (20/5/2026).

Awalnya, Abidin bicara mengenai transportasi bus Shalawat untuk mendukung mobilitas jemaah haji dari Al Hidayah Tower, yang merupakan pemondokan terjauh dari Masjidil Haram. Dari hasil pemantauan Timwas Haji DPR, penyediaan transportasi di pemondokan tersebut sudah berjalan cukup baik.

Terdapat 2.000 jemaah haji yang diinapkan ke beberapa tower yang tersebar di Al Hidayah. Disediakan 55 armada bus Shalawat untuk mengantar jemaah haji ke Masjidl Haram dan akan bertambah menjadi 60 setelah ketibaan satu kloter jemaah haji nanti. Tersedia juga bus khusus kelompok jemaah haji disabiilitas di antara seluruh armada tersebut.

Bus Shalawat beroperasi selama 24 penuh dengan kondisi prima dan terawat. Abidin pun mengapresiasi waktu tempuh bus yang paling lama 20 menit ke Masjidil Haram. Padahal jarak Masjidil Haram dan Al Hidayah Tower sekitar 13 kilometer, membuat pemondokan tersebut menjadi yang terjauh.

"Diperkirakan dari tower yang tersebar di Al Hidayah sampai ke Jabal Ka'bah itu sekitar 15 menit, paling lama 20 menit, dengan kondisi musim haji yang sedemikian rupa. Dan setelah itu jamaah berjalan kaki sekitar 500 sampai 700 meter sudah sampai di Masjidil Haram," kata Abidin.

Hanya saja, pelayanan transportasi jemaah haji yang sudah baik tersebut tercoreng oleh ulah oknum KBIHU yang tidak disiplin menjalankan aturan Kemenhaj. Mereka sering kedapatan memberangkatkan sendiri para jemaah ke Masjidi Haram dan menarik pungutan-pungutan uang dalam jumlah besar.

"Jadi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak mengikuti aturan dan kadang-kadang memberangkatkan jamaah sendiri, khususnya lansia, dengan menarik pungutan-pungutan-pungutan misalnya seperti kursi roda dan segala macam," lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut.

Alih-alih menggunakan bus Shalawat, KBIHU mengantarkan jemaah haji menggunakan moda transportasi seperti taksi dan lainnya. Bahkan beberapa waktu lalu sebuah taksi digunakan KBIHU untuk membawa jemaah haji terlibat kecelakaan.

"Itulah yang membuat kami kecewa terhadap KBIHU, dan (meminta) segera Kementerian Haji dan Umrah untuk mendisiplinkan mereka. Hal yang semestinya tidak terjadi lagi karena Kementerian Haji dan Umrah sudah menyediakan seluruh fasilitas operasional dengan baik," katanya.

Kekecewaan Abidin makin memuncak karena dalam dua tahun ini pemerintah dan DPR sudah berusaha menurunkan biaya haji untuk para jamaah. Namun di lapangan masih dijumpai pihak-pihak yang melakukan pungli sehingga menambah beban jemaah haji. "Ini kan sangat zalim menurut saya," tandasnya.

Abidin akan mengangkat praktik pungli oleh KBIHU ini dalam rapat-rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Ia sendiri telah memiliki daftar lengkap KBIHU yang beroperasi khususnya di sekitar Al Hidayah Tower. "Hasil evaluasi kita ke depannya KBIHU harus didisiplinkan, dan, apabila perlu, dicabut izinnya," pungkas Abidin.

Video Bus Shalawat Setop Layanan Jelang Armuzna

Video Bus Shalawat Setop Layanan Jelang Armuzna