Wamenhaj Warning Anak Buah: Haji 2026 Jadi Pertaruhan Jabatan!

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan peringatan tegas kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menegaskan, pelaksanaan haji perdana kementerian tersebut akan menjadi tolok ukur evaluasi kinerja para pejabat.

Hal itu disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026/1447 H di Asrama Haji Banten, Jumat (10/4/2026).

"Mudah-mudahan Rakernas ini, pak sekjen dan para dirjen juga bisa mengorkestrasi teman-teman kita yang di wilayah, di Kakanwil. Kakanwil orkestrasi para kepala kantornya supaya kemudian kita bisa sukses melaksanakan musim haji pertama kita 2026 kali ini," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 bukan sekadar target program. Melainkan menjadi pertaruhan bagi seluruh pejabat di lingkungan Kemenhaj.

Ia bahkan secara terang-terangan mengingatkan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik berpotensi kehilangan jabatannya.

"Dan saya yakin, saya percaya semuanya ingin sukses. Karena ingat pak, catatan dari pak menteri, dari saya. Ini pertaruhan semua ASN dan pejabat Kementerian Haji. Ada yang nggak beres misalnya di Maluku Utara tadi yang masih PLT, jangan harap bapak bisa definitif," kata Dahnil.

"Ada yang nggak beres nanti di Sumatera Utara, jangan harap Anda jadi Kakanwil lagi. Ada yang nggak beres di Jawa Timur, bapak PLT ya pak? Jangan harap bapak definitif. Pun demikian dengan dirjen-dirjen," lanjutnya.

Menurut Dahnil, peringatan tersebut bukan ancaman, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas pelayanan haji.

"Ini bukan ancaman pak, ini adalah peringatan. Peringatan itu di bawah ancaman. Kami ingin pastikan, kami juga pasti juga diperingatkan oleh Presiden," ungkap Dahnil.

"Kalau tidak beres, maka Menteri dan Wakil Menteri pasti akan dievaluasi oleh presiden," sambungnya.

Dahnil menekankan, tanggung jawab penyelenggaraan haji tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke daerah.

Mulai dari pejabat eselon I, direktur jenderal, hingga kepala kantor wilayah, seluruhnya harus siap dievaluasi berdasarkan kinerja di musim haji 2026.

Kerja Bapak-Ibu sekalian para pejabat Eselon I itu harus siap dievaluasi. Dan salah satu ukuran evaluasi kita adalah pelaksanaan musim haji pertama kita di 2026," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama demi memastikan penyelenggaraan haji berjalan sukses.

"Maka bekerjalah bersama-sama, kita pastikan sukses di 2026," imbuhnya.

Menteri Sudah Beri Sinyal Tegas

Dalam sesi doorstop usai acara, Dahnil menyebut bahwa Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan sebelumnya telah berulang kali mengingatkan bahwa pelaksanaan haji akan menjadi alat evaluasi paling efektif bagi kementerian.

"Kalau kemudian banyak kekurangan misalnya pelaksanaan di daerah Kakanwil kami pasti melakukan evaluasi terhadap mereka dan mereka sudah tahu semuanya," terang Dahnil.

Ia menegaskan, setiap kekurangan atau kegagalan dalam penyelenggaraan haji harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait, termasuk dirinya sebagai wakil menteri. Karena penyelenggaraan haji merupakan amanah langsung dari Presiden yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Berulang kali Pak Menteri menyampaikan di banyak kesempatan rapat 'kalau kemudian ada kegagalan, ada miss, ada kekurangan, Anda semuanya harus bertanggung jawab. Pun demikian dengan Pak Menteri dan saya pasti harus bertanggung jawab terhadap Presiden dan Presiden tentu akan bertanggung jawab kepada rakyat dan sepenuhnya kami menunaikan amanah yang disampaikan Presiden kepada kami," pungkasnya.

Video: Kementerian Haji Siapkan Polri Jadi Amirul Hajj Tahun Depan

Video: Kementerian Haji Siapkan Polri Jadi Amirul Hajj Tahun Depan