BPKH Angkat Suara Usai Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi Fasilitas Haji

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut adanya dugaan korupsi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kasus yang diusut terkait pengadaan fasilitas bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi.

Menyikapi langkah KPK, BPKH menyatakan akan menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang berlangsung. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan, sebagai lembaga publik yang taat hukum, BPKH selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang.

"BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, rensponsibilitas, independensi, dan keadilan," ujar Fadlul dalam keterangan persnya kepada detikcom, Rabu (12/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait isu pengiriman barang jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia pada musim haji 1446 H, BPKH perlu menjelaskan posisi dan peran BPKH Limited, yaitu anak perusahaan BPKH di Arab Saudi. BPKH Limited bukan penyelenggara jasa kargo dan tak melakukan aktivitas penerimaan, pengangkutan, penanganan, maupun pengawasan terhadap barang milik jemaah.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, mengatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Asep mengatakan kasus yang diselidiki ini terpisah dengan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

"(Perkara) terpisah," kata Asep, dikutip detikNews.

Asep juga sempat menyebut pihaknya akan terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pengecekan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Saat menjelaskan hal itu, Asep menyinggung ada dugaan korupsi lain terkait urusan haji yang masih berada pada tahap penyelidikan.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata Asep Guntur Rahayu di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/11).

Asep mengatakan penyelidikan itu terkait dengan pengadaan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia. Antara lain fasilitas penginapan, katering hingga transportasi. Asep belum menjelaskan detail penyelidikan itu dilakukan terkait penyelenggaraan haji tahun berapa.

"Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, kateringnya, kemudian juga terhadap transportasinya, karena ada tiga bagian itu. Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang. Karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain," ujarnya.