Kemenhaj Berhasil Tekan Biaya Syarikah, Berharap Ongkos Haji 2026 Turun

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berhasil menekan biaya haji tahun 2026 ke depan lewat efisiensi di sektor syarikah. Biaya yang semula 2.300 riyal per-jemaah berhasil dipangkas menjadi 2.100 riyal tanpa pungutan liar maupun manipulasi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa proses lelang syarikah di Arab Saudi sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu.

"Dan alhamdulillah biaya bisa kita tekan lebih dari 200 riyal (per-jemaah) yang tadinya biaya syarikah itu 2.300 (riyal). Tahun ini kita tekan tanpa ada pungli, tanpa ada manipulasi, itu menjadi 2.100 (riyal). Dan ke depan kita hanya menggunakan 2 syarikah, tidak lagi 8 syarikah," kata Dahnil di kantor Kemenhaj, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Kedua syarikah itu adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. Keduanya pernah ikut serta dalam penyelenggaraan haji Indonesia tahun sebelumnya.

Menurut Dahnil, kontrak kerja sama dengan syarikah juga dibuat multi-year, yakni langsung tiga tahun, bukan lagi tahunan. Tujuannya untuk mencegah praktik manipulasi dan feedback dalam pelelangan di Saudi Arabia.

Pos Biaya Haji Rawan Kebocoran

Dahnil menyebut pos biaya haji terbesar ada pada transportasi udara dengan nilai hampir Rp 6 triliun. Disusul syarikah dan hotel yang masing-masing mencapai hampir Rp 3 triliun, serta catering dengan nilai triliunan rupiah.

"Cost syarikah itu cukup besar hampir Rp 3 triliunan, kemudian cost paling besar itu pesawat. Pesawat itu posnya hampir Rp 6 triliunan," ujar Dahnil.

"Kemudian catering itu juga triliunan, kalau tidak salah satu sekian triliun. Kemudian hotel itu hampir Rp 3 triliunan. Kami simulasi kan dari Rp 17 triliun itu semuanya terdiri dari 10 proses pengadaan," jelasnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo sejak awal menduga ada kebocoran 20-30% dari total biaya haji sebesar Rp 17 triliun. Jika dihitung, kebocoran itu bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun.

"Misalnya tadi saya jelaskan tentang syarikah ya, syarikah itu tahun lalu 2.300 (riyal per-jemaah), tahun ini bisa 2.100 (riyal per-jemaah). Kami proses lelang 2.100 (riyal) dan itu sudah memotong hampir Rp 180 miliar penghematan," ujar Dahnil.

Harapan BPIH 2026 Turun

Dahnil menyebut, efisiensi dari penekanan kebocoran diharapkan bisa menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, sesuai perintah Presiden. Namun, ia belum bisa memastikan berapa rupiah biaya haji yang akan turun.

"Perintah Presiden begitu. Dari kebocoran-kebocoran itulah harapan kami nanti bisa menekan ongkos naik haji atau BPIH. Karena kalau kebocoran 20-30% dari Rp 17 triliun itu berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran," ujarnya.

Namun, Dahnil menekankan faktor eksternal seperti nilai tukar dolar tetap menjadi tantangan. Tahun lalu kurs dolar berada di Rp 16.000, sementara tahun ini naik menjadi Rp 16.500.

"Kalau dihitung dari sisi finansial untuk menekan BPIH itu tidak mudah karena dollarnya naik. Tapi itu menjadi mudah kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tekan. Kami fokus pada kebocoran untuk memastikan BPIH sesuai dengan perintah Presiden itu turun dan disitulah kami memohon bantuan dari Kejaksaan Agung untuk menekan kebocoran ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Ada 10 proses doing business penyelenggaraan haji yang akan diawasi ketat Kejaksaan, mulai dari pengadaan barang dan jasa dalam negeri hingga luar negeri. Semua titik rawan korupsi sudah dipaparkan secara terbuka oleh Kemenhaj ke Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani pun mengatakan pihaknya siap mengawal penuh penyelenggaraan haji. Kejaksaan telah menyiapkan program khusus bernama Jaga Haji untuk mengawasi titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Jadi intinya kami di sini diamanatkan untuk menjaga haji atau kita namakan di sini program Jaga Haji," tegasnya.

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun