Eks Dubes RI Ungkap KPK Gandeng Saudi Incar Mafia Haji Sejak 2017

Jakarta -

Mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengungkap bahwa penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggaraan haji bukanlah hal yang tiba-tiba. Menurutnya, sejak tahun 2017 KPK sudah menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi Arab Saudi, NAZAHA, untuk memberantas praktik mafia haji.

Kesepakatan tersebut membagi peran, di mana KPK mengincar mafia dari kalangan warga Indonesia, sementara NAZAHA menangani mafia dari pihak Saudi.

Ia menuturkan, rencana besar KPK itu digagas di era Ketua KPK Agus Raharjo, dengan fokus membongkar praktik "cash back" dan "cash bag" dari pihak-pihak yang bermain di sektor pemondokan, katering, hingga transportasi jamaah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada periode ketua KPK, Pak Agus Raharjo pada tahun 2017 pernah merancang untuk operasi "pem-bolduzeran" kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaran ibadah haji dengan membuat MOU dengan Lembaga anti korupsinya Arab Saudi. Namanya NAZAHA, Hai'ah li al-Riqabah wa Mukafahah al-Fasad, Oversight and Anti-Corruption Authority.

Salah satu kesepakatannya: KPK tangani "mawafi" haji (jamak dari mafia) dari warga Indonesia dan NAZAHA urus dan gebug "mawafi" dari warga negara Arab Saudi. MOU tersebut sudah ditandatangani dan merupakan salah satu MOU dari 20 MOU SAUNESIA (Saudi dan Indonesia). Hal ini dijabarkan oleh Agus Maftuh Abegebriel ketika ia bertugas di Riyadh Arab Saudi.

Agus Maftuh mengatakan, Ketua KPK Agus Raharjo dan La Ode Muhammad Syarif yang bertemu dengan NAZAHA sempat memberitahu tentang adanya indikasi para mafia haji menyimpan "aset kerja"nya di Luar Negeri termasuk di Saudi.

"KPK mengincar para mafia haji yang biasa menerima "cash back" dan "cash bag" dari para pemain-pemain haji di bidang pemondokan, katering, transportasi dan lain lain," kata Agus dalam Kolom detikHikmah Kamis, 25 September 2025.

Lebih lanjut Agus Maftuh menjelaskan tidak tahu persis kelanjutan operasi tersebut karena ia sadar betul bahwa mazhab KPK adalah "clandestine operation" dengan level "muntaha as-sirriyyah, sirriyun lil ghayah" alias top secret.

Agus Maftuh mengakui kecanggihan KPK dalam hal penyadapan. Salah satunya adalah GII atau GI-2 (GSM Intercept Interrogator) yang fisiknya seperti koper kecil yang dilengkapi antenna. Sebuah alat canggih yang mampu dan expert dalam misi "JENTIP- nginjen dan ngintip" tidak hanya aktivitas nomor hp dan seri IMEI-nya saja, tapi juga cerdas dalam mengidentifikasi IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 16 digit angka yang ada di belakang setiap simcard. Tidak ada yang bisa "ngumpet" dari device ini.

Agus Maftuh menegaskan, jika upaya melobi penambahan kuota jemaah dianggap sebagai bagian dari skandal yang kini tengah ditangani KPK, maka dirinya pun siap disebut sebagai bagian dari orkestra tersebut. Bagi sang eks dubes, yang terpenting adalah menunjukkan perhatian besar kepada jamaah haji Indonesia sekaligus membuka tabir panjang upaya pemberantasan mafia haji yang telah disusun sejak bertahun-tahun lalu.