Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Foto: Jubir Kemenag Anna Hasbie (dok Kemenag)

Jakarta -

Memasuki musim haji 2024, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan tentang jemaah yang sedang melaksanakan umrah. Kebijakan ini berisi kewajiban jemaah umrah untuk meninggalkan Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 7 Juni 2024.

Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa jemaah umrah masih bisa masuk ke Arab Saudi sampai 15 Zulkaidah 1445 H. Namun, jemaah umrah harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.

Berkaitan dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Saudi ini, Kementerian Agama (Kemenag) RI meminta agar seluruh jemaah umrah asal Indonesia dapat mematuhinya. Jemaah umrah diminta pulang ke Tanah Air sebelum masa berlaku visa habis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie.

"Jemaah yang menggunakan visa umrah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Segera kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku visa habis," tegas Anna Hasbie.

Sanksi Bagi Jemaah Umrah yang Melanggar

Penyelenggaraan Ibadah umrah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dalam Pasal 94 disebutkan berbagai bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh PPIU kepada jemaah umrah.

Salah satu kewajiban tersebut berupa memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi.

Lebih lanjut, Anna menegaskan ada sejumlah risiko bagi jemaah umrah dan PPIU yang memberangkatkan jemaah umrah bila tinggal melebihi batas waktu yang ditetapkan Arab Saudi. Sanksinya beragam, mulai dari denda hingga dideportasi dari Arab Saudi.

"Jemaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat terkena masalah hukum, denda yang cukup besar, dan dideportasi dari Arab Saudi. Bila dideportasi maka Jemaah tersebut akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi dalam waktu 10 tahun ke depan," sebut Anna.

"PPIU yang memberangkatkan Jemaah dan muassasah di Arab Saudi juga bisa kena denda oleh Pemerintah Arab Saudi. Kami sebagai pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada PPIU sampai dengan pencabutan izin berusaha. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021," tegas Anna.

Anna juga mengingatkan bahwa visa umrah tidak bisa digunakan untuk berhaji. Pemerintah Arab Saudi saat ini juga tengah memperketat peraturan bahwa orang yang berhaji harus menggunakan izin resmi berupa visa haji.

Kementerian Agama akan mendata PPIU yang akan memberangkatkan Jemaah umrah dan yang masih berada di Arab Saudi. "Kami sedang mendata PPIU yang masih akan memberangkatkan jemaah umrah di akhir musim dan PPIU yang masih memiliki Jemaah di Arab Saudi dan saat ini belum kembali," terang Anna.

Dengan demikian, jika diketahui ada PPIU yang melanggar maka akan dikenai sanksi tegas dari Kemenag.

"Kami juga akan memperketat pengawasan keberangkatan umrah di akhir musim sekaligus menyampaikan secara langsung kepada PPIU agar jemaah umrah yang diberangkatkan benar-benar Kembali paling lambat tanggal 29 Zulkaidah," terangnya.

Agar kebijakan pemerintah Saudi dapat dipatuhi, Kemenag akan melakukan upaya berupa pembinaaan dan sosialisasi.

"Kementerian Agama tentu akan melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada PPIU tentang kebijakan Arab Saudi tersebut. Kami juga meminta agar Asosiasi PPIU turut serta melakukan pembinaan yang lebih massif kepada anggota melalui berbagai cara baik pembinaan langsung maupun melalui media sosial," tutup Anna Hasbie.