Wapres Ma'ruf Amin Jelaskan Soal Kuota 100% & BPJS Haji - Umroh

Wapres Ma'ruf Amin Jelaskan Soal Kuota 100% & BPJS Haji - Umroh

Devi Setya - detikHikmah
Minggu, 08 Jan 2023 11:06 WIB
Jakarta - Keberangkatan jamaah haji 2023 dikabarkan akan memenuhi kuota 100% alias kembali seperti semula sebelum adanya pandemi COVID-19. Tentu ini menjadi kabar baik, namun segala persiapannya pastilah harus diurus secara matang.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan kabar keberangkatan jamaah haji 100% ini merupakan kabar baik.

"Kalau soal kuota haji saya kira pada saatnya memang harus kembali, karena kalau sudah keadaan normal itu kembali ke normal," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang dikirimkan Setwapres kepada detikHikmah, Minggu (8/1/2023).

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga membeberkan bahwa Indonesia pernah mendapatkan kuota jamaah hari hingga 210 ribu dalam sekali keberangkatan di musim haji. Jadi artinya, panitia keberangkatan haji di Indonesia sudah memiliki pengalaman.

"Indonesia pernah mendapatkan kuota sampai 200 (ribu) lebih, 210 (ribu) saya kira. Karena itu kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sejumlah paling tidak 210 ribu itu, sesuai dengan kuota bahkan mungkin juga bisa lebih," lanjutnya.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa selain kuota 100% keberangkatan jamaah haji, harus ada penanganan yang maksimal dari segi persiapan. Karena menurutnya, persiapan ibadah haji ini meliputi banyak hal.

"Penanganan haji itu bukan masalah gampang ya, kemudian juga tentu penetapan ongkosnya supaya lebih rasional. Karena jangan sampai subsidinya terlalu besar sehingga nanti dana haji itu kemudian tergerus, habis pokoknya, jangan sampai pokoknya habis, kalau sampai pokoknya habis itu akan menyulitkan, karena itu harus dirasionalisasi sesuai dengan, supaya tetap berkelanjutan," jelas Ma'ruf Amin.

Terkait BPJS Kesehatan Bagi Jamaah Haji dan Umroh

Selain persiapan ibadah haji dengan kuota 100%, Ma'ruf Amin juga menyinggung terkait kepesertaan jamaah umroh dan haji yang diharuskan memiliki BPJS Kesehatan. Ma'ruf Amin meminta agar kebijakan pemerintah ini tidak dipersoalkan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan seluruh calon jamaah umrah dan calon jamaah haji khusus masuk dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Tentang adanya kewajiban BPJS (Kesehatan) saya kira kalau itu membawa kebaikan untuk menjamin sesuatu yang maslahat saya kira tidak ada masalah," kata Ma'ruf Amin.

"Dan memang orang harus siap untuk melaksanakan itu, memang pada awalnya tentu kaget-kaget, tetapi ketika itu mempunyai, ada jaminan yang bagus yang baik, untuk kebaikan si jamaah itu sendiri itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya," jelas Ma'ruf Amin.

Melalui peraturan baru, Kementerian Agama (Kemenag) kini mewajibkan seluruh calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus untuk masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan JKN dalam Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji Khusus, yang ditandatangani Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada 21 Desember 2022.

Kepesertaan BPJS Kesehatan ini juga bukan hanya wajib dikantongi calon jamaah umrah dan haji khusus saja, tetapi juga bagi para pelaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Seluruhnya diwajibkan ikut dalam kepesertaan JKN. (dvs/erd)