.webp)
Pemerintah Indonesia tengah berupaya memperkuat pendidikan bahasa Inggris sejak jenjang pendidikan dasar. Untuk itu, hadir kebijakan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran (mapel) wajib mulai kelas 3 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI).
Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah (MI dan MTs), Direktorat GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Rini Rizki Rahmayani menyebut pihaknya sempat kebingungan dalam menyiapkan kebijakan ini.
Bagaimana tidak, Kemenag diharuskan menyiapkan guru kelas untuk mengajar bahasa Inggris di MI dalam waktu singkat, mengingat kebijakan ini akan berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disebut Rini menjadi tantangan tersendiri karena Kemenag tidak bisa merekrut guru bahasa Inggris untuk mengajar di MI. Oleh karena itu, mereka harus 'menyulap' guru kelas menjadi guru bahasa Inggris meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda.
"Karena kita tidak merekrut guru bahasa Inggris, tetapi membuat guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah ini mengajarkan bahasa Inggris yang mungkin latar belakang pendidikannya justru bukan di sana ya. Kebanyakan kan ada lulusan PGMI atau lainnya. Nah itu kan PR yang sangat besar," tuturnya. usai acara Peluncuran Strengthening the Teaching of English in Primary Schools through Communities of Practice (STEPS-CoP) di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Profil Guru yang Beragam Jadi Tantangan
Kebingungan Kemenag ini akhirnya dijawab oleh British Council melalui program pelatihan. Rini menilai bila program pelatihan yang ditawarkan ini memiliki struktur yang jelas dan terukur dampaknya.
"Jadi ya kami tentu saja sangat menyambut baik dan pola-pola pelatihan di British Council ini justru kita adopsi untuk di program lainnya," jelasnya.
School Systems Lead, British Council, Buyung Sudrajat juga mengakui latar belakang pendidikan guru MI yang beragam membawa tantangan tersendiri. Meski begitu, ia yakin pendekatan pelatihan yang akan diterapkan bisa mengakomodir hal tersebut.
"Nah justru di sana kami merasa bahwa pendekatan yang ingin kami gunakan itu di sini itu sudah terbukti dengan dampak. Pendekatan serupa sudah kami terapkan di Mesir dan juga di Vietnam dengan peserta sampai 16 ribu dan modelnya sama yaitu melalui community of practice (COP)," beber Buyung.
Meski pendekatan yang digunakan sama yakni COP, pelatihan bahasa Inggris bagi guru MI tidak difasilitasi oleh moderator internasional. British Council memilih menggunakan moderator dari akar rumput, seperti guru, pengawas sekolah, dosen, atau praktisi pendidikan.
"Kami berharap ini difasilitasi dari grassroots, dari para guru kemudian pengawas sekolah, dosen atau praktisi pendidikan yang sudah memiliki kemampuan dan aktif dalam memfasilitasi pembelajaran untuk rekan-rekan sejawatnya," sambungnya.
Guru MI akan Dapat Bahan Ajar Bahasa Inggris
Salah satu fokus utama dalam pelatihan ini menurut Buyung adalah agar guru mendapatkan sumber ajar mapel bahasa Inggris. Bukan hanya buku teks, British Council menyiapkan berbagai variasi bahan mengajar dan sumber pembelajaran untuk pengembangan diri mereka.
"Sudah kami susun, kami petakan dalam bentuk booklet. Jadi resources kami, lesson plan, activity, song tadi dicocokkan dengan learning outcomes atau capaian pembelajaran yang ada di kurikulum. Jadi guru-guru bisa melihat, oh kalau saya mau mengajar introduction, saya bisa pakai sumber ajar dari British Council yang ini," ucap Buyung mencontohkan.
Guru juga akan mengikuti COP workshop, di mana mereka akan diajarkan mengakses berbagai bahan pembelajaran tersebut, cara memilih mana bahan yang sesuai, dan diminta untuk mengadaptasinya. Buyung memahami satu bahan ajar tidak bisa dipukul rata untuk digunakan di semua kelas, untuk itu guru perlu menjalani pelatihan.
"Yang paling mengerti adalah gurunya masing-masing. Jadi gurunya akan dibekali keterampilan bagaimana mereka mengadaptasi untuk konteks kelasnya masing-masing," tandasnya.
