Pemerintah berencana menyediakan pendidikan negeri gratis dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PTN). Namun, wacana tersebut menuai banyak sorotan, termasuk dari pakar.
Salah satunya dari ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Ph D. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali jalur mandiri di PTN.
Didik berpendapat bahwa kebijakan di kampus harus diubah dahulu. Pasalnya, saat ini PTN-PTN masih berlomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
"Sekarang gerakan pendidikan gratis untuk PTN bagaimana memulainya? Pertama, perubahan kebijakan rezim yang lalu harus ditutup, yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya karena negara tidak mempunyai anggaran," kata Didik dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Beban Jalur Mandiri di PTN
Menurutnya, jalur mandiri yang membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa tidak seharusnya diteruskan. Terlebih jika pemerintah benar-benar menerapkan pendidikan tinggi gratis di PTN.
"Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum," tuturnya.
Menurut Didik, jalur mandiri sebelumnya berkembang ketika PTN didorong untuk mencari sumber pembiayaan secara mandiri. Otonomi yang luas kemudian memberikan kewenangan kepada sejumlah PTN dalam mengatur penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut.
"Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu," ujarnya.
Didik juga menyoroti sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di PTN. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari perilaku individu, tetapi juga dari desain kebijakan dan kewenangan pengelolaan penerimaan mahasiswa.
"Jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan," katanya.
Pendidikan Gratis hingga PTN Tak Mustahil
Menurut Didik, pendidikan gratis hingga PTN bukan hal yang mustahil dilakukan. Ia menyebut sebagian kebijakan pendidikan gratis sudah berjalan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didik mengatakan program wajib belajar 12 tahun telah dijalankan sejak sekitar dua dekade lalu melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencakup sekolah swasta.
Kini, ia menilai pemerintah dapat melanjutkannya menjadi wajib belajar 15 tahun. Namun, hal itu bisa terlaksana dengan memastikan dahulu pembiayaan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas.
"Tetapi banyak sekolah swasta bisa membiayai sendiri lebih banyak dari BOS yang bisa diberikan pemerintah sehingga keduanya bisa berjalan masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah 2 dekade SBY menjalankan pendidikan gratis 12 tahun ini tetapi kelanjutannya terbengkalai," tambahnya.
Usul Pembiayaan PTN
Untuk jenjang perguruan tinggi, Didik mengusulkan agar pembiayaan pendidikan tinggi dibagi antara PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru di PTN tetap harus dibatasi.
Lalu, dilakukan berdasarkan asas meritokrasi serta kemampuan akademik. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu mendapat prioritas.
Ia juga mengusulkan agar PTN tidak lagi dibebani tugas mencari pemasukan melalui penerimaan mahasiswa. PTN, khususnya PTN berbadan hukum (PTN BH), dapat lebih difokuskan sebagai research university.
"Dengan melakukan efisiensi dan "right sizing" PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp 200-500 miliar rupiah," katanya.
Selain itu, Didik juga mengusulkan keberadaan PTN daerah yang pembiayaannya dapat berasal dari pemerintah daerah. Dengan mengambil sebagian kecil dari Rp 769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai.
PTS Tetap Punya Peran
Didik juga menilai PTS tetap memiliki peran dengan menyediakan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Menurutnya, mereka dapat memilih PTS yang pembiayaannya berasal dari masyarakat. Sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat diprioritaskan untuk masuk PTN melalui proses seleksi berdasarkan kemampuan dan meritokrasi.
"PTS menengah dengan daya tampung 6 ribu sampai 12 ribu mahasiswa bisa dijalankan secara efisien oleh PTS dengan dana Rp 100-200 miliar rupiah. Mestinya PTN bisa juga menjalankannya secara efisien," tambahnya.
Didik menilai pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran pendidikan agar rencana pendidikan gratis dari SD hingga PTN dapat direalisasikan. Kebijakan ini menurutnya bisa memberikan kesempatan untuk menata kembali anggaran pendidikan.
Simak Video "Video: Fenomena 60 Ribu Mahasiswa Tidak Daftar Ulang PTN, Apa Penyebabnya? "
(cyu/nah)