.webp)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026) telah menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar Rp 93,7 triliun. Mendiktisaintek RI Brian Yuliarto belakangan mengungkap dari mana hitungan tersebut didapat.
"Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 (triliun) yang saya sampaikan di Komisi X," kata Brian dalam keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) penerapan pendidikan negeri gratis di Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2026), dikutip Kamis (24/9/2026).
Terkait rencana ini, Brian menyebut nantinya ada beberapa opsi pembiayaan yang akan digantikan oleh pemerintah. Ia juga menegaskan dalam ratas tersebut sudah dilakukan beberapa analisis mulai dari pendapatan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), hingga pendapatan lain di PTN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IPI pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah. Begitu," kata Brian.
Ia mengatakan Presiden Prabowo berharap kebijakan ini bisa segera dijalankan. Akan tetapi, saat ini pemerintah masih melakukan kajian lebih dalam bersama lintas kementerian. Mendiktisaintek menyebut, harapannya dalam waktu dua pekan hingga satu bulan, akan didapatkan hitungan-hitungan yang lebih rasional.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah mengatakan pemerintah perlu mengkaji kekurangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) agar bisa merealisasikan pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri.
"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta (22/9/2026), dikutip dari Antara.
Puan menuturkan DPR akan melihat lebih dulu situasi global dan kondisi APBN sekarang ini untuk mewujudkan sekolah negeri hingga PTN gratis.
