.webp)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk merancang ulang anggaran pendidikan. Hal ini untuk memperluas pendidikan gratis, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran pendidikan dalam APBN 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp820 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan anggaran pendidikan 2026 yang berada di kisaran Rp769 triliun.
Suahasil mengungkapkan, pemerintah masih mencari skema yang dinilai paling tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu aspek yang perlu dihitung adalah bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia dapat dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu," ujar Suahasil usai rapat pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026) seperti dikutip dari detikFinance.
Namun, pemerintah belum memerinci berapa dana yang nantinya dialokasikan secara khusus untuk menjalankan program pendidikan gratis hingga PTN. Suahasil hanya memastikan arahan yang diterima pemerintah adalah melakukan redesign anggaran dengan tujuan memperkuat kualitas pendidikan.
"Ini diberi arahan, lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan," ujarnya melanjutkan.
Di sisi lain, anggaran pendidikan juga digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah.
Ketika ditanya apakah rencana pendidikan gratis akan berdampak pada porsi anggaran MBG, Suahasil tidak memberikan jawaban secara spesifik. "MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah," ujar Suahasil.
Tim Khusus Kaji Kuliah Gratis di PTN
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kajian mengenai rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk mematangkan rencana tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang akan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaannya.
Tim khusus tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan, juga akan terlibat dalam pembahasan.
"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," ujar Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Menurut Brian, penghitungan lebih rinci diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran serta menentukan tahapan yang realistis dalam menjalankan program kuliah gratis di PTN.
Pemerintah, kata dia, berharap kajian tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih rasional sekaligus memberikan gambaran mengenai tahapan pelaksanaan program. Hasilnya ditargetkan dapat diperoleh dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo memimpin rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua jam diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
