.webp)
Saat membaca berita memilukan hati saya tertegun dan amat prihatin. Kematian seorang anak karena tidak bisa membeli alat tulis, menjadi potret buram dan sekaligus tragedi.
Tragedi yang terjadi di NTT ini bukan sekadar berita duka di kolom kriminal; ini adalah dakwaan keras terhadap integritas bangsa. Ketika seorang anak berusia 10 tahun merasa bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ekonomi untuk membeli buku dan pena, kita tidak sedang membicarakan depresi individual, melainkan sebuah pembunuhan karakter oleh sistem yang gagal total.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kejadian ini menyikap tabir gelap Paradoks Konstitusi yang selama ini kita banggakan. Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar, namun di lapangan, kita melihat jurang raksasa antara janji dan realitas.
Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan, sebagaimana dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, justru bermutasi menjadi beban administratif dan finansial yang menghimpit rakyat miskin. Jika untuk hak dasar yang paling elementer saja negara absen, maka fungsi negara sebagai pelindung segenap bangsa, ternyata masih belum optimal dan patut dipertanyakan ulang.
Ketidakhadiran negara ini terasa kian menyakitkan jika disandingkan dengan ironi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian menggunung. Sangat tidak masuk akal melihat anggaran pendidikan yang dipatok 20% dari APBN-bernilai ratusan triliun-namun di sudut lain Nusantara, seorang anak menyerah hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.
Ada indikasi kuat bahwa anggaran tersebut seringkali 'menguap' dalam labirin birokrasi atau terjebak pada proyek fisik yang megah namun tak menyentuh kebutuhan langsung siswa di daerah terpencil. Korupsi di sini bukan sekadar mencuri uang negara; ia secara nyata mencuri masa depan dan nyawa anak-anak kita.
Suara dari NTT ini adalah 'sirene' kegagalan sistemik yang menandakan bahwa sistem perlindungan sosial kita sedang lumpuh. Seharusnya, sekolah dan lingkungan sekitar berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net). Namun, birokrasi pendidikan kita tampaknya terlalu sibuk mengejar angka-angka di atas kertas hingga kehilangan empati dan dimensi kemanusiaannya. Kegagalan mendeteksi tekanan yang dialami anak tersebut sebelum ia mengambil keputusan fatal adalah bukti bahwa kepedulian komunal kita telah terkikis oleh sikap abai.
Secara moral, tindakan anak ini adalah tamparan keras bagi semua pemangku kepentingan. DPR perlu mengevaluasi total pengawasan penyaluran KIP dan dana BOS yang ternyata belum menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah Daerah pun harus bercermin; di wilayah dengan tantangan ekonomi sebesar NTT, prioritas anggaran seharusnya dialokasikan pada kebutuhan fundamental warga, bukan pada belanja birokrasi yang terkesan mewah.
Tragedi ini dapat menjadi titik balik. Pendidikan yang benar tidak seharusnya menghasilkan keputusasaan, melainkan memberikan harapan bahwa hari esok bisa lebih baik. Jika setelah peristiwa memilukan ini tidak ada perubahan masif dalam distribusi bantuan dan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, maka kita sebagai bangsa secara kolektif sedang membiarkan masa depan kita mati perlahan di ujung tali keputusasaan.
*)Odemus Bei Witono
Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan
*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
(nwk/nwk)
