.webp)
Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan dan menaruh atensi terkait kasus siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia lantaran sulitnya ekonomi. Prabowo meminta agar kasus ini ditangani cepat kepada pihak keluarga.
Hal itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pras menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.
Beberapa pihak yang diajak koordinasi termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kemendagri dan Kemensos diminta untuk melakukan penanganan terhadap keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan koordinasi dengan Kemendikdasmen dilakukan mengingat korban merupakan anak berusia sekolah. Pras menilai selain faktor keluarga dan lingkungan, peran sekolah sangat krusial, terutama dalam memberikan edukasi dan perhatian terhadap kesehatan mental siswa.
"Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali," katanya dikutip dari detikNews, Kamis (5/2/2026).
NTT Termasuk Wilayah dengan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tertinggi
Tidak hanya pada kasusnya, Pras menyebut Prabowo juga memperhatikan kondisi NTT. Wilayah di timur Indonesia itu diketahui masuk daftar daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi dibanding provinsi lainnya.
Ke depan, Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan begitu, kejadian serupa diharapkan tak lagi terulang.
"Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ketika ini memang merupakan, misalnya, akibat oleh faktor kemiskinan, oleh karena itulah kita bekerja sangat keras untuk bagaimana sesegera mungkin kita memastikan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," ucapnya.
Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil pendalaman dari pihak kepolisian terkait penyebab utama mengapa siswa tersebut meninggal dengan mengakhiri hidupnya. Terkait penyebab, Pras menilai seharusnya disampaikan langsung oleh aparat penegak hukum.
"Agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," paparnya.
Jika memang lantaran faktor kemiskinan, Pras menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Evaluasi perlu dilakukan terutama terkait skema bantuan sosial dan pendataan penerima manfaatnya.
"Melalui kepala desa atau kepala dusun yang terus menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah gitu," tegasnya.
(det/twu)
