.webp)
Duka tengah menyelimuti pendidikan Indonesia usai siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga meninggal karena bunuh diri usai tak mampu membeli buku dan pulpen untuk sekolah. Keprihatinan ini turut dirasakan pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Agus Sartono, MBA.
"Saya tentu sangat prihatin atas kejadian ini," ucapnya kepada detikEdu, Rabu (4/2/2026).
Prof Agus menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan dasar (SD/SMP) ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pendidikan SMA/SMK ada pada kewenangan Pemerintah Provinsi, kemudian pendidikan berbasis agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan pendataan berjenjang melalui Dapodik dan Data Keluarga Kurang mampu di Kemensos/Dinas Sosial, seharusnya kejadian akhir-akhir ini, tidak seharusnya terjadi.
"Anak-anak seperti ini, mestinya kan berhak menerima KIP dan bantuan sosial lainnya," tegasnya.
"Semoga ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan agar pemerintah menyelenggarakan pendidikan 12 tahun gratis," harapnya.
Dana MBG Lebih dari Cukup untuk Bantu Anak yang Kesulitan
Melihat keprihatinan ini, Prof Agus menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski programnya bagus, ia menilai ada penghematan alokasi anggaran.
Misalnya, saat liburan sekolah, MBG tidak perlu diadakan sehingga dananya bisa untuk mendukung program lain.
"Seperti saran saya sebelumnya bahwa program prioritas MBG bagus. Cuma Kepala BGN mestinya mengimplementasikannya lebih realistis. Saat anak libur sekolah sebaiknya tidak perlu diadakan. Nah jika satu hari belanja MBG sampai Rp1 triliun, maka libur awal puasa dan lebaran, dananya lebih dari cukup utk mengatasi anak-anak yang kesulitan," terang Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM tersebut.
"Jadi tidak sampai bunuh diri, sementara program prioritas tetap jalan. Jadi penghematan alokasi anggaran MBG justru dapat mendukung program lainnya," imbuhnya.
Anak Usia 10 Tahun Tidak Tahu Caranya Mengatasi Beban yang Terlalu Berat
Keprihatinan ini juga disorot oleh spesialis kesehatan jiwa dr Lahargo Kembaren, SpKJ. Menurutnya, anak usia 9-10 tahun sebenarnya belum memahami konsep kematian sebagai sesuatu yang permanen.
Ia menuturkan, bahwa anak-anak hanya tidak tahu bagaimana caranya bertahan dari beban yang terlalu berat. Ketika mereka tertekan, katanya, bisa sampai pada kesimpulan yang ekstrem.
"Anak tidak sedang ingin mati, ia sedang tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan beban yang terlalu berat," ungkap dr Lahargo, pada detikcom, Rabu (4/2/2026), dilansir detikHealth.
Ia juga menilai ekonomi berkaitan dengan beban sistemik terhadap kesehatan mental anak. Dalam hal ini, anak cenderung menyerap stres yang dimiliki orang tua, kemudian merasa dirinya menjadi penyebab kesulitan keluarga hingga muncul rasa bersalah.
"Ketika anak memikul beban orang dewasa, itu tanda sistem belum cukup memeluk," tuturnya.
(faz/twu)
