.webp)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2019-2024, Mahfud MD mengaku cucunya telah menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya yang berada di daerah Yogyakarta.
"Cucu saya juga keracunan... Iya, MBG. Di Jogja. Cucu ponakan ya," kata Mahfud dalam kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, dikutip Rabu (1/10/2025).
Mahfud menyebut beberapa teman cucunya juga mengalami hal yang sama. Mereka bahkan sampai muntah setelah mengkonsumsi makanan MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah. Nah yang enam itu, enam dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah," lanjut Mahfud.
Mahfud pun kemudian menyoroti kasus yang kian bertambah korbannya tersebut. Menurut Mahfud, jumlah korban yang telah berjatuhan akibat MBG ini tidak boleh disepelekan.
"Memang itu menjadi isu nasional juga, meskipun itu hanya 0,0017% kata presiden dan kecil sekali dari total. Tapi kan, juga pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari kecelakaan satu aja tidak sampai 0,1% orang itu sudah ribut karena itu menyangkut nyawa," kata Mahfud.
MBG Program Mulia, tapi Perlu Diteliti Lagi
Mahfud tak menepis tujuan baik dari program MBG ini. Ia juga berpendapat sama bahwa MBG adalah program yang sangat baik, utamanya bagi siswa dari kalangan kurang mampu.
"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya karena kita bayangkan banyak jutaan anak-anak kita tuh yang tidak bisa makan. Mungkin saya bayangkan ketika kecil dulu di tahun 60-an kan sulit sekali cari makan tuh, makan bergizi sulit," ujar Mahfud.
Mahfud bisa memahami mengapa ada kasus keracunan ini. Pasalnya, MBG menyasar jutaan siswa setiap harinya.
"Bisa dipahami meskipun harus diatasi, bisa dipahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Kita nulis disertasi aja sebagus apapun pasti ada salah ketik," paparnya.
Meski demikian, karena keracunan sangat berkaitan dengan nyawa. Mahfud menyarankan agar pemerintah menelitinya lebih lanjut.
"Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," sarannya.
Tata Kelola MBG Perlu Diperjelas
Lebih lanjut, Mahfud membahas perihal tata kelola MBG. Ia menilai tata kelola MBG belum sepenuhnya jelas.
"Sangat perlu, mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa, pada tingkat bawah," ujar Guru Besar Fakultas Hukum UII tersebut.
Mahfud melihat pemerintah setempat tidak dilibatkan dalam pengadaan MBG. Namun, saat terjadi kasus keracunan mereka menjadi harus bertanggung jawab juga. Begitu pun dengan guru.
"Ada yang satu sekolah guru tidak digaji tidak ikut panitia tapi ikut membersihkan piring-piringnya, apa namanya ompreng ya. Lalu ada yang hilang, dia disuruh ganti," ungkapnya.
Menurut Mahfud, tata kelola MBG akan menjadi jelas jika ada dasar hukum atau peraturannya. Namun, ia melihat sejauh ini belum ada dasar tersebut.
"Sejauh ini tidak kita temukan satu keputusan-keputusan rapat kalau rapat diumumkan kan, yang kedua bisa ditemukan di APBN, tapi tata kelolanya kan? Minimal asas kepastian hukumnya jelas ya," kata Mahfud.
Menurut Mahfud pelaksanaan MBG perlu berdasar pada asas kepastian hukum dan pelayanan yang terdapat pada undang-undang. Sehingga tata kelolanya akan menjadi lebih jelas.
Misalnya kata Mahfud, seharusnya ada peraturan-peraturan yang diberikan Kepala BGN untuk memberikan ukuran-ukuran (parameter) yang memberi kepastian.
"Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau salah saya akan menerima akibat ini," katanya.
(cyu/nwk)
