.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan membangun 100 Sekolah Rakyat yang akan dirampungkan dan mulai beroperasi pada Juni 2026.
Guna menyelesaikan program Sekolah Rakyat tahap kedua tersebut, Kementerian PUPR membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 20 triliun.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah, menjelaskan program pembangunan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk 1 kompleks sekolah baru dengan luas lahan 5 hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pokoknya satu sekolah rakyat itu 5 hektare, kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi kan di atas Rp 20 triliun berarti kan," ujar Essy, ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025) seperti dikutip dari detikFinance.
Essy mengungkapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 20 triliun itu akan dialokasikan dalam dua tahap. Sebanyak Rp 10 triliun direncanakan untuk tahun anggaran 2025, sementara sisanya akan digunakan pada tahun berikutnya.
Ia menambahkan, angka tersebut masih bisa bertambah, tergantung pada permintaan pembangunan sekolah di masa mendatang. Lebih lanjut, Essy menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program baru yang belum tercantum dalam pagu efektif Kementerian PUPR untuk tahun 2025.
Oleh karena itu, kementerian memerlukan tambahan dukungan anggaran guna merealisasikan proyek strategis tersebut.
Essy juga menjelaskan, kebutuhan lahan seluas 5 hektare untuk satu Sekolah Rakyat membuat dalam sejumlah kasus, kepemilikan lahan tidak berada pada satu tangan.
Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda," ujarnya.
Sekolah Rakyat Tahap Pertama Tampung 9.700 Siswa
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan sebanyak 63 titik rintisan Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada pertengahan bulan Juli. Sebanyak 34 titik lokasi Sekolah Rakyat berada di Pulau Jawa, 13 titik di Sumatera, 8 titik di Sulawesi, 2 titik di Kalimantan, 3 titik di Nusa Tenggara, 2 titik di Maluku, dan 1 titik di Papua.
Adapun 37 titik berikutnya direncanakan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025. "Jadi insyaallah awal Agustus target 100 Sekolah Rakyat sudah berjalan penuh," ujarnya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Gus Ipul menambahkan sudah ada 9.700 siswa yang siap mengikuti pembelajaran angkatan pertama. Sebelum masuk asrama dan memulai kegiatan belajar mengajar, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
(pal/pal)
