.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) 'kebut' realisasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Rencananya, Sekolah Rakyat akan dimulai pada 14 Juli 2025.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibangun dengan apa yang disebut 'sekolah rintisan'. Ada sekitar 100 sekolah rintisan di seluruh Indonesia yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat sementara untuk satu tahun ke depan.
Menteri Sosial, Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"100 titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru dan 3.390 tenaga Pendidikan," ucapnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip dari detikNews, Selasa (1/7/2025).
Nantinya, Sekolah Rakyat sementara akan menunggu pembangunan 100 Sekolah Rakyat Permanen yang tengah disiapkan dengan berbagai Pemerintah Daerah. Total guru dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan mencapai 7.000 orang, yang tersebar di 100 sekolah.
Sekolah Rakyat di DI Yogyakarta
Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat Sekolah Rakyat sementara yang terletak di Bantul dan Sleman. Keduanya berada di Sekolah Rakyat (SR) Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.
Di Sekolah Rakyat Sleman terdapat sekitar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sementara di Bantul terdapat sekitar 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY, demikian menurut keterangan yang dikutip Indonesia.go.id, Selasa (1/7/2025).
Fasilitas Internet Cepat Mencapai 200 Mbps
Dalam mendukung pembelajaran siswa, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut memastikan infrastruktur digital di Sekolah Rakyat. Termasuk yang ada di wilayah Sleman dan Bantul.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan pihaknya memiliki kewajiban bahwa Sekolah Rakyat terkoneksi dengan internet yang cepat dan baik.
"Kewajiban Kemkomdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik," katanya saat penyerahan bantuan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (28/6/2025).
Nantinya, Sekolah Rakyat di Sleman akan menerima layanan internet 100 megabyte per second (Mbps). Kemudian untuk Sekolah Rakyat di Bantul menerima layanan internet 200 Mbps.
Dalam kesempatan ini, Kemkomdigi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi.
(faz/nwk)
