.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) beberkan saat ini Indonesia kekurangan 50 ribuan kepala sekolah. Angka ini dinilai cukup mengkhawatirkan.
"Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani.
Hal itu disampaikan Nunuk dalam acara Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah di Graha Utama, Gedung A lantai 3, Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan untuk diapresiasi, ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya jika ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif," sambungnya.
Dengan begitu, Kemendikdasmen menilai diperlukan percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah. Upaya itu ditempuh melalui Program Kepemimpinan Sekolah.
Program Kepemimpinan Sekolah
Nunuk menyebutkan, Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) merupakan program baru yang diluncurkan sejak tahun 2025 untuk menggantikan Program Guru Penggerak (PGP). Melalui PKS, penugasan kepala sekolah dilakukan secara meritokrasi (penilaian berdasarkan kinerja), akuntabel, dan kolaboratif.
Ada tiga kelompok sasaran utama dari program ini, yakni kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Ketiganya akan disiapkan menjadi pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan.
"Program ini dirancang untuk tiga hal utama, yaitu menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan menguatkan serta menambahkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan lainnya," ungkap Nunuk.
Lebih lanjut Nunuk menjelaskan berdasarkan penelitian, kepemimpinan sekolah yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, kepemimpinan yang baik berdampak langsung pada hasil belajar murid.
"Salah satunya didudukkan dalam penelitian Redwood tahun 2020. Sehingga, jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita lihat bisa mengabaikan peran penting bagi para pemimpin di setiap sekolah pendidikan," kata dia lagi.
PKS dilakukan melalui pelatihan dengan moda daring dan luring. Total jumlah jam pelatihan (JP) sebanyak 110 atau setara 16 hari.
Moda daring dilakukan dengan cara peserta PKS akan belajar mandiri melalui Learning Management System (LMS) selama 18 JP atau setara 1 minggu. Selanjutnya, moda luring dilakukan dengan tatap muka kelas dan kunjungan ke satuan pendidikan selama 92 JP atau setara 2 minggu.
Pelatihan dengan Pendekatan Kepemimpinan Transformatif
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menambahkan pelatihan dilakukan menggunakan pendekatan integratif transformatif. Sehingga tercipta pemimpin sekolah yang memiliki kompetensi, kepribadian, dan kecakapan.
Sedangkan kepemimpinan transformatif artinya sosok pemimpin yang mampu menggerakan, menginspirasi, dan senantiasa mendorong warga sekolah melakukan inovasi. Dengan begitu pelayanan pendidikan yang baik bisa dilakukan.
"Pelatihan itu tidak sekedar formalitas di mana Bapak-Ibu guru itu belajar memenuhi kewajiban. Tetapi memang harus diikuti dengan peningkatan kompetensi yang menjadi bagian penting dalam memberikan layanan pendidikan bermutu," tandasnya.
(det/nwk)
