.webp)
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen GTKPG Kemendikdasmen), Nunuk Suryani sebut Indonesia masih kekurangan lebih dari 50 ribu kepala sekolah. Jumlah ini dinilainya masih sangat tinggi.
"Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang," tutur Nunuk dalam acara Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah di Graha Utama, Gedung A lantai 3, Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jend Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Daerah dengan Kebutuhan Kepala Sekolah Tertinggi
Nunuk menyampaikan saat ini Indonesia memiliki 184.954 sekolah negeri di seluruh jenjang. Namun, baru 144.882 sekolah yang memiliki kepala sekolah aktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sisanya, sebanyak 40.072 kepala sekolah kosong. Kekosongan ini terbagi karena kepala sekolah pensiun sebanyak 10.889 orang, berstatus pelaksana tugas (Plt) mencapai 26.909 orang dan sekolah tanpa kepala sekolah hingga 13.163 orang.
Dari data tersebut ditemukan bila Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan kebutuhan kepala sekolah tertinggi. Adapun data selengkapnya adalah:
- Jawa Barat: 7.490 orang
- Jawa Tengah: 6.881 orang
- Jawa Timur: 6.513 orang
- Sumatera Utara: 2.948 orang
- Sulawesi Selatan: 2.572 orang
- Lampung: 2.045 orang
- Sumatera Selatan: 1.808 orang
- Kalimantan Barat: 1.685 orang
- Nusa Tenggara Timur: 1.389 orang
- DKI Jakarta: 1.336 orang
- Sumatera Barat: 1.292 orang
- Nusa Tenggara Barat: 1.184 orang
- Banten: 1.134 orang
- Kalimantan Selatan: 1.072
- Jambi: 979 orang
- Riau: 976 orang
- Aceh: 915 orang
- Sulawesi Tengah: 902 orang
- Kalimantan Tengah: 883 orang
- Bali: 813 orang
- Maluku: 707 orang
- Kalimantan Timur: 643 orang
- Sulawesi Tenggara: 621 orang
- Sulawesi Utara: 529 orang
- Sulawesi Barat: 449 orang
- Gorontalo: 444 orang
- DI Yogyakarta: 404 orang
- Bengkulu: 366 orang
- Kepulauan Bangka Belitung: 302 orang
- Maluku Utara: 259 orang
- Kepulauan Riau: 249 orang
- Papua Pegunungan: 225 orang
- Papua: 157 orang
- Papua Barat Daya: 156 orang
- Papua Barat: 149 orang
- SILN: 145 orang
- Kalimantan Utara: 122 orang
- Papua Tengah: 115 orang
- Papua Selatan: 112 orang
Jumlah yang sangat besar ini menurut Nunuk sangat mengkhawatirkan. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sekolah harus memiliki kepala sekolah yang berkualitas pula.
Dengan begitu, Kemendikdasmen meluncurkan program terbaru bernama Program Kepemimpinan Sekolah (PKS). PKS telah resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
"Dengan dasar kebijakan yang kuat program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui kekuatan peran para pemimpin di satuan pendidikan," tandas Nunuk.
(det/nwk)
