.webp)
Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati menyorot kecurangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mengingatkan pejabat publik agar menjadi contoh baik dengan tidak memanfaatkan jabatan untuk minta jatah kursi bagi keluarga atau kerabatnya.
"Terhadap kecurangan yang mungkin timbul harus ada ketegasan di dalam menyikapi. Pejabat juga perlu memberi contoh untuk tidak melakukan pembelian kursi dan jangan meminta jatah kursi bagi saudara maupun kerabatnya," kata Esti dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).
Masalah PPDB Berulang di SPMB 2025
Esti mengatakan SPMB pada dasarnya merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun seperti PPDB, SPMB masih diwarnai kekecewaan dan protes orang tua di berbagai daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, jalur domisili SPMB menggantikan jalur zonasi PPDB. Namun, sejumlah orang tua masih mempertanyakan mengapa anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit yang dekat dengan rumah. Sedangkan calon murid baru lain justru lolos seleksi kendati berjarak domisili jauh dari sekolah.
Di samping itu, masih ada juga pula laporan dugaan manipulasi data domisili untuk diterima di sekolah favorit, antara lain di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Modusnya mulai dari pindah domisili mendadak dan pemalsuan Kartu Keluarga (KK).
Ia menambahkan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyampaikan adanya temuan indikasi praktik jual beli kursi pada SPMB Bandung 2025 di empat SMP. Setiap kursi dihargai Rp 5 juta-Rp 8 juta.
"Praktik pungli dan manipulasi data harus ditindak tegas. Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan ajang spekulasi yang mengorbankan masa depan mereka," ucapnya.
Minta Buka Akses Kroscek buat Semua Calon Murid Baru
Ia menambahkan, masyarakat butuh transparansi pada pelaksanaan SPMB. Salah satunya yakni dengan menyediakan akses terhadap informasi proses pendaftaran semua calon murid baru hingga lolos seleksi pada sekolah-sekolah tersebut.
Cara ini menurutnya bantu mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil SPMB.
"Semua harus transparan. Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," kata Esti.
Adapun sistem saat ini hanya bisa memperlihatkan posisi atau status pendaftaran calon murid baru masing-masing.
"Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detail. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa," ucapnya.
"Setiap proses dari SPMB harus transparan, termasuk agar pendaftar bisa kroscek setiap aspek yang ada. Maka argumen juga tak bisa dibantah karena semua terlihat dan jelas hasilnya," imbuhnya.
Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut juga membuka posko pengaduan SPMB untuk warga wilayah DIY.
"Di Yogyakarta itu pejabat titip saja tidak bisa karena transparan semua. Tapi saya inisiatif buka posko aduan untuk DIY, jika ada persoalan yang muncul, bisa melaporkan ke posko kami," katanya.
(twu/nwk)
