.webp)
Nama eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali ramai diperbincangkan usai terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 2020-2022 dengan anggaran mencapai Rp 9,9 triliun.
Nadiem mengatakan, pada krisis pandemi Covid-19 2020, pihaknya menggagas program untuk mengantisipasi learning loss pada siswa. Salah satu upaya memastikan pembelajaran siswa tetap berlangsung yakni melalui program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Untuk itu, sambungnya pihak kementerian melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam kurun waktu 4 tahun.
"Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan juga untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK," tuturnya dalam acara Konferensi Pers Mendikbudristek Periode 2019-2024 di The Dharmawangsa Jakarta, Jalan Brawijaya Raya No 26 Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ANBK menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss," sambung Nadiem.
Nadiem: 97% Laptop Chromebook Sudah Tersalur
Terkait waktu dugaan korupsi yakni pada 2020-2022, Nadiem mengatakan program pengadaan peralatan TIK ini bukan program mandek. Ia menyatakan 97% laptop sudah diterima 77 ribu sekolah pada 2023. Sekolah penerima menurutnya juga dipastikan aktif dan teregistrasi.
Ia menambahkan, program pengadaan laptop Chromebook juga sudah melalui proses evaluasi dan monitoring.
"Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97% daripada laptop yang diberikan pada 77 ribu sekolah tersebut, itu (sekolah) aktif, diterima dan teregistrasi. Dan kita melakukan sensus secara berkala," ungkap eks Mendikbudristek itu.
Pada 2023, menurutnya, Kemendikbudristek juga memberikan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop. Pernyataan yang diberikan berkaitan dengan apakah laptop digunakan untuk proses pembelajaran.
Hasilnya, sekitar 82% sekolah menjawab bahwa laptop memang digunakan untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk Asesmen Nasional dan administrasi sekolah.
"Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran," katanya lagi.
Sebagai kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea menambahkan, data terkait merupakan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Hotman, data BPKP menyebutkan lebih dari 90% laptop digunakan dengan baik.
"Ini hasil audit dari BPKP dan pada saat pengadaan barang tersebut Kemendikbudristek didampingi oleh Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) dari kejaksaan khusus sebagai pengacara negara," ungkap Hotman.
"Jadi waktu itu, waktu pengadaan ini pun Jamdatun sebagai pengacara negara juga ikut ada suratnya juga dan sudah diaudit oleh BPKP. Hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal," tandasnya.
(det/twu)
