.webp)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis termasuk di sekolah swasta menuai beragam respons. Banyak masyarakat setuju, tetapi tak sedikit dari mereka menanyakan kesanggupan anggaran pemerintah.
Pakar pendidikan sekaligus Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dr Dian Rahma Santoso mengatakan putusan MK tersebut menegaskan perintah konstitusi tentang pendidikan.
"Keputusan MK agar pemerintah membebaskan biaya pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah negeri dan swasta menjadi langkah penting dalam mewujudkan amanat konstitusi," ujar Dian dalam keterangan resminya di laman Umsida, dikutip Jumat (305/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping bagus dalam pemerataan hak siswa, Dian melihat ada beberapa potensi yang bisa terjadi jika sekolah swasta gratis. Terutama pada kualitas pendidikan di sekolah swasta.
Ia melihat pendirian sekolah swasta tak semuanya didasarkan pada kebutuhan atas kurangnya sekolah di daerah. Namun, beberapa sekolah swasta sengaja dibuat sebagai pelopor pembelajaran kreatif dan adaptif.
"Namun dalam pelaksanaannya, perlu satu penekanan bahwa jangan sampai kebijakan ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, khususnya di sekolah swasta," kata Dian.
Oleh karena itu, tugas pemerintah menjadi berat. Untuk menjaga kualitas tersebut, pemerintah tak bisa cuma memberi anggaran secara parsial.
"Maka, ketika kebijakan sekolah gratis diterapkan, pemerintah harus benar-benar hadir memberikan dukungan anggaran yang mencukupi, bukan sekadar simbolik atau parsial," menurut Dian.
Sekolah Swasta Dapat Alami Tekanan Besar
Seandainya anggaran dari pemerintah tidak memadai, Dian khawatir kebijakan ini akan membuat sekolah swasta mengalami tekanan besar. Hal itu bisa dipicu karena menurunnya standar pendidikan yang sudah dibangun sejauh ini.
"Mereka bisa kehilangan kemampuan untuk mempertahankan program-program unggulannya, kualitas pengajaran bisa menurun, dan motivasi tenaga pendidik dapat terdampak akibat ketidakjelasan skema pendanaan," katanya.
Tak cuma biaya operasional rutin, sekolah swasta juga artinya membutuhkan biaya pelatihan guru, pengembangan kurikulum, fasilitas teknologi dan lainnya. Sehingga dukungan pemerintah terhadap hal itu tidak bisa setengah hati.
"Semua ini harus menjadi bagian dari skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan untuk semakin mewujudkan pendidikan berkemajuan. Lebih jauh lagi, mekanisme penyaluran dana juga perlu dirancang dengan sistematis dan transparan," tutur Dian.
Harus Ada Sekolah Swasta yang Jadi Prioritas
Dian menyebut pendataan sekolah swasta menjadi sangat penting dilakukan selama pengkajian putusan MK ini. Pasalnya, ada banyak sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu.
"Prioritas harus diberikan pada mereka yang paling membutuhkan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan layanan pendidikan," katanya.
Oleh karena itu, Dian mengatakan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis membutuhkan koordinasi multisektor. Harapannya, agar tidak jadi bumerang yang merusak ekosistem pendidikan di Indonesia.
"Perwujudan kebijakan ini juga diperlukan peran banyak pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal kebijakan ini agar tidak hanya sebatas janji konstitusional, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi masa depan pendidikan Indonesia," tutupnya.
(cyu/pal)
