.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menyampaikan pesan dan kebijakan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto kepadanya terkait pendidikan. Menurunnya pendidikan di Indonesia harus bermutu dan untuk semua.
Artinya ke depannya akses pendidikan Indoensia akan diperluas tanpa terkecuali. Baik untuk siswa yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat terpinggirkan yang sulit mendapatkan layanan pendidikan.
"Realita (memperlihatkan) bahwa belum semua keluarga negara ini mendapatkan layanan pendidikan. Sehingga akses untuk memperoleh pendidikan itu akan kita coba semaksimal mungkin (agar) tidak ada warga negara yang kehilangan haknya (untuk merasakan pendidikan)," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Gedung A Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024) ditulis Kamis (24/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memberikan pendidikan bermutu ini akhirnya ditetapkan dalam quick win dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena menurut Presiden kepentingan pendidikan itu harus diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan untuk kependidikan itu harus diprioritaskan dalam APBN," ucap Sekum PP Muhammadiyah itu.
Dapat Dana Rp 20 Triliun untuk Renovasi 22 Ribu Sekolah
Quick win adalah program Prabowo-Gibran yang anggaran dananya telah disetujui DPR berdasarkan APBN. Dua program quick win yang berkaitan dengan Kemendikdasmen adalah membangun sekolah unggulan senilai Rp 4 triliun dan renovasi 22 ribu sekolah.
Renovasi sekolah ini mencakup seluruh sarana dan prasarana yang ada. Dari pembangunan ruang kelas rusak ataupun baru, mebeler, dan MCK (mandi, cuci, kakus). Target program ini adalah 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Karena berdasarkan APBN, maka renovasi 22 ribu sekolah ini akan memiliki jangka waktu selama satu tahun. Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) APBN berlaku selama satu tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Kemendikdasmen juga akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam program ini. Akan dicatat sarana dan prasarana pendidikan yang kini sudah rusak atau belum memenuhi persyaratan.
"Karena beberapa hal menyangkut pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari otoritas pemerintah daerah. Kami berusaha untuk nanti mengundang kepala dinas untuk berkoordinasi dengan kami," jelas Mu'ti.
Pengupayaan renovasi dilakukan karena menurut Abdul Mu'ti kini sudah tidak ada peluang untuk mendirikan unit sekolah baru. Tetapi demi memberikan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat, Kemendikdasmen mungkin akan memperbanyak rumah belajar di seluruh Indonesia.
"Dengan rumah belajar itu mudah-mudahan mereka (anak-anak) bisa dapat belajar dengan mudah. Tidak terlalu jauh dari rumahnya," ungkapnya.
Dalam pertemuan bersama otoritas daerah juga, Kemendikdasmen akan mendata anak-anak yang berusia sekolah di seluruh Indonesia. Paling utama mereka yang memang belum mendapatkan akses pendidikan.
"Untuk itu maka kami akan mendata anak-anak atau mereka yang berusia sekolah yang memang belum mendapat akses untuk mendapatkan pendidikan," tutupnya.
(det/nwk)
