.webp)
Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco menilai ada banyak masalah dalam bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, KJP terbilang tidak tepat sasaran dan tidak merata.
"Banyak sekali masalah terkait KJP, mulai dari tidak tepat sasaran, tidak adil dan tidak merata sehingga daripada begitu kita bikin gratis aja sekalian," ujarnya dalam Antara dikutip Rabu (20/3/2024).
Basri mengatakan, karena itu pihakmlnya pihaknya telah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan DKI mengenai sekolah gratis agar dikaji dan dihitung terkait anggarannya. Menurutnya, sekolah gratis tak jauh beda dari dana untuk KJP Plus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tinggal menambah sedikit, contoh KJP kita habisnya Rp 4 triliun, tinggal menambah mungkin Rp 800 juta atau menjadi Rp 5 triliun tapi urusan selesai," paparnya.
Ingatkan Pentingnya Pendidikan Gratis
Baco juga mengingatkan pentingnya sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tak mampu untuk bersekolah di swasta demi pemerataan hak pendidikan. Ia membeberkan 50 persen siswa di sekolah negeri berasal dari golongan keluarga mampu.
"Sedangkan di swasta sekolah grade C dan D 100 persennya orang tidak mampu dan bayar, jadi sangat tidak adil," kata Baco.
Baco menuturkan sekolah gratis merupakan cita-cita agar anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu memiliki hak sama untuk menuju kesejahteraan dan kesuksesan. Menurutnya, tanpa pendidikan susah untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Jakarta.
Ia berharap adanya sekolah gratis mampu mengentaskan sejumlah masalah pendidikan seperti ijazah tertahan di sekolah swasta lantaran anak putus sekolah.
"Di Jakarta tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah, kecuali dia nggak mau sekolah, itu lain cerita," ujarnya.
(nir/twu)
