.webp)
Tenaga guru berpendidikan non-sarjana bisa langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu, guru juga akan mendapatkan insentif di sejumlah daerah, termasuk daerah 3T.
Kebijakan ini tengah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan rencana ini disusun dengan berkaca pada banyaknya guru di daerah terpencil yang telah lama mengabdikan dirinya namun tidak bisa diangkat sebagai ASN.
Hal ini lantaran ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) minimal berpendidikan sarjana. Sementara kebanyakan guru di daerah belum mencapai level pendidikan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK," kata Anas dikutip dari detikFinance, Jumat (15/12/2023).
Anas mengatakan, banyak di antara para guru ini yang merupakan lulusan SMA. Mereka telah mengabdi sangat lama di desa-desa yang selama ini sulit dijangkau. Oleh karena itu, Anas berharap mereka bisa langsung diangkat jadi PPPK lewat Permenpan ini.
Anas mengungkapkan jika persoalan ini menjadi salah satu bahasan saat dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara kemarin. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan lanjutan dari Jokowi menyangkut penanganan masalah ini.
"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," imbuhnya.
Sebelumnya Anas juga sempat bertemu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Pada kesempatan itu, Nadiem mengatakan pemerintah akan menyiapkan insentif mendorong sekaligus mengapresiasi tenaga guru yang bekerja di daerah-daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kami mendorong, mengakselerasi, dengan bantuan KemenPan-RB, bersama berkolaborasi untuk memastikan janji kita merekrut 1 juta guru PPPK itu terjadi di akhir tahun 2024," kata Nadiem.
"Kedua, untuk memastikan karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada. Jadi bagaimana mekanismenya, kita menghargai karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling terluar dan tertinggal itu ada," sambungnya.
Menanggapi hal itu, KemenPAN-RB menggandeng Kemendikbudristek dalam merancang kebijakan baru.
(nir/nwy)
