.webp)
Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko ungkap memang segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki celah kekurangan. Termasuk yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, manipulasi data di berbagai jalur penerimaan masih menjadi masalah besar yang ditemukan pada PPDB tahun 2023. Manipulasi data tak hanya terjadi di jalur zonasi tapi juga jalur lain seperti afirmasi khusus anak disabilitas dan perpindahan tugas orang tua.
"Ada juga ditemukan orang tua yang memiliki anak normal dibuat tidak waras itu agar punya bukti bisa masuk dan diterima. Itu kan pemalsuan," ungkap Sarwoko, dalam acara Dialog Publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di kampus STIH IBLAM, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Sarwoko menjelaskan pada jalur perpindahan orang tua, seluruh anak yang mendaftar tak serta-merta diterima meskipun orang tuanya bekerja di dekat suatu sekolah. Mereka juga melalui proses seleksi nilai dengan siswa yang lain.
"Tapi yang terjadi ada kecurangan manipulasi data terkait surat keterangan domisili. Misalnya dari Jakarta Barat pindah ke Jakarta Selatan, mau ke SMA 29 kemudian malah bikin surat keterangan domisili wilayah. Nah ini yang ditemukan dan nanti akan dikoreksi," tambahnya lebih lanjut.
Selanjutnya kecurangan yang terjadi adalah masalah intervensi ke pihak Dinas Pendidikan. Mengenai hal ini, Sarwoko menegaskan bila sekolah yang berada di wilayah II Jaksel tidak ikut terlibat dalam hal ini.
"Ada yang pakai surat dari pejabat untuk anaknya masuk sekolah. Nggak bisa kaya gitu, duitnya ada, pasti ada. Tapi mohon maaf Dinas Pendidikan Jaksel sesuai dengan regulasi. Kalau ada laporan pasti akan diproses. Sebagai ketua penyelenggara PPDB di Jakarta Selatan untuk kegiatan PPDB secara online di Jakarta Selatan bersih, Alhamdulillah," jelas Sarwoko.
Gandeng Disdukcapil untuk Cek Data PPDB 2024
Meski banyak kritik lebih terkait jalur zonasi, Sarwoko menyatakan PPDB tahun depan akan mempertahankan zonasi. Proses akan disempurnakan dengan pendataan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara online, sehingga tak lagi manual.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada jalur perpindahan tugas orang tua. Sarwoko menyatakan akan ada saran bila perpindahan yang dimaksudkan bisa bersifat luar daerah ke Jakarta bukan daerah Jakarta ke sesama Jakarta.
Terkait PPDB Bersama, Ketua PPDB Jakarta Selatan ini menyatakan akan ada regulasi lebih lanjut sehingga bisa mencakup lebih banyak siswa. Untuk mencapai hal tersebut, Sarwoko meminta bantuan dari seluruh elemen termasuk orang tua siswa.
Hadirin yang diundang dalam diskusi publik ICMI ini diundang untuk mengadakan Forum Group Discussion (FGD) lebih lanjut di Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan. Mereka dipersilakan untuk menyampaikan keluhan bahkan lebih jauh bisa mengubah kebijakan.
"Untuk itu, Bapak-Ibu semua terutama orang tua wali, mari kami undang FGD ke dinas nanti, sampaikan keluhan sehingga kekurangan tahun ini bisa diperbaiki tahun depan," tutupnya.
(nwk/nwk)
