Seluruh Indonesia PPKM Level 1, Bagaimana Aturan PTM di Sekolah?

Devi Setya - detikEdu
Selasa, 02 Agu 2022 10:00 WIB
Kegiatan belajar di SMPN 1 Pandanarum, Banjarnegara, Selasa (26/7/2022). Siswa di SMP tersebut ada yang mengandalkan truk untuk berangkat dan pulang sekolah.
Ilustrasi siswa belajar di sekolah Foto: Uje Hartono/detikJateng
Jakarta -

Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seluruh wilayah RI saat ini menerapkan PPKM level 1.

Hal itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 - 15 Agustus 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 untuk PPKM di Luar Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus s.d. 5 September 2022.

Kedua aturan itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (1/8/2022). Dalam Inmendagri itu tertuang aturan mengenai kegiatan-kegiatan saat PPKM level 1 termasuk aturan soal PTM.

Berikut aturan PTM saat PPKM level 1:

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Tercantum dalam Inmendagri, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Mengenai aturan pembelajaran ini juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penyesuaian aturan PTM melalui SKB 4 Menteri terbaru ini telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi COVID-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog.

Dilansir dari Kemdikbud (2/8) berikut beberapa aturan belajar tatap muka untuk PPKM level 1:

1. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 (satu), PPKM level dua, dan PPKM level 3 (tiga) dengan capaian vaksinasi dosis dua pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh dan capaian vaksinasi dosis dua pada warga masyarakat lansia di atas 60% di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan setiap hari dengan peserta didik 100% dan jam pembelajaran (JP) sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

2. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level satu dan PPKM level dua dengan capaian vaksinasi dosis dua pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 80% dan capaian vaksinasi dosis dua pada warga masyarakat lansia di bawah 60% di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari dengan 100% peserta didik dan jam pembelajaran minimal 6 JP per hari.

3. Untuk operasional kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kapasitas kantin pada satuan pendidikan PPKM level 1, 2, dan 3 adalah 75%, sedangkan level 4 adalah 50%. Area kantin diwajibkan memiliki sarana cuci tangan dengan sabun dan kondisi kantin bersih dan rutin didisinfeksi. Selain itu, penjual diharuskan memakai penutup kepala, celemek, sarung tangan, dan masker serta hanya menjual makanan sehat bergizi. Sedangkan dengan pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.

4. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di ruang terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, satuan pendidikan diharapkan membuat prosedur operasi standar penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan kegiatan lain di luar pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah pendidikan / di tempat publik diperbolehkan sesuai dengan ketentuan PPKM.

5. Orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka / pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Orang tua/wali yang memilih PJJ bagi anaknya harus berdasarkan keterangan dari dokter.

6. Vaksinasi peserta didik tidak menjadi persyaratan PTM, namun orang tua/wali diharapkan mendorong anak yang telah memenuhi syarat untuk segera divaksinasi.

7. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada PTM wajib telah menerima vaksinasi. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/pembimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

Aturan PTM jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19

Aturan kegiatan PTM dapat berubah jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19 di lingkungan sekolah. Berikut aturan penghentian sementara kegiatan PTM berdasarkan Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7/2022 tentang Diskresi Pelaksanaan SKB 4 Menteri:

1. Penghentian Sementara PTM di Sekolah

Penghentian PTM dilakukan pada:

a. Rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 apabila:

- Terjadi klaster penularan di satuan pendidikan, dan/atau
- Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

b. Peserta didik terkonfirmasi COVID-19 apabila:

- Bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan
- Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5 %

c. Peserta didik yang mengalami gejala COVID-19 (suspek).

2. Lama Waktu Penghentian PTM

Jika ada kasus seperti yang disebutkan pada poin (1) maka PTM dihentikan dengan ketentuan waktu sebagai berikut.

a. Paling sedikit 7 (tujuh) hari bagi rombongan belajar yang terdapat klaster penularan COVID-19.

b. Paling sedikit 5 (lima) hari bagi rombongan belajar yang bukan klaster penularan COVID-19.

3. Aturan PJJ

Proses Belajar pada rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh.

4. Penelusuran Kontak Erat dan Tes

Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek.

5. Penetapan Klaster

Penetapan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis dilakukan berdasarkan informasi dari:

a. Satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau
b. Dinas kesehatan setempat

6. Pengawasan dan Pembinaan Saat PTM Berlangsung

Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, terutama dalam hal:

a. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan
b. Pelaksanaan penemuan kasus aktif (active case finding) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun notifikasi PeduliLindungi
c. Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan
d. Percepatan vaksinasi COVID-19 lanjutan (boostefl bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
e. Percepatan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID-19.

Demikian aturan terbaru PPKM level 1 terkait kegiatan PTM. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Detikers.



Simak Video "Sederet Aturan PPKM Level 1 Jabodetabek, WFO-Kafe Kapasitas 100%"
[Gambas:Video 20detik]
(dvs/nah)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia